Ruang publik masyarakat kini bergeser ke media sosial, tempat siapa pun bisa menyampaikan pandangan, mengkritisi kebijakan, sampai sekadar melontarkan candaan. Sayangnya, kemudahan semacam ini kerap membuat orang lupa bahwa setiap unggahan tetap terikat aturan hukum. Isu kebebasan berekspresi kembali ramai dibicarakan belakangan ini, dipicu berbagai peristiwa viral yang melibatkan konten satir, penggeledahan, sampai isu-isu sensitif lain. Pertanyaannya kemudian, di titik mana batas antara menyampaikan pendapat dan tindakan yang bisa berujung pidana?
Kebebasan berekspresi di Indonesia memang dijamin secara konstitusional, namun jaminan tersebut tidak bersifat mutlak. Ada kewajiban bagi setiap warga negara untuk tetap menghargai hak pihak lain serta menjaga nilai ketertiban umum. Batas antara keduanya kerap kabur, terutama di ruang digital yang mempertemukan beragam kepentingan sekaligus. Karena itu, setiap individu perlu menggunakan haknya secara bertanggung jawab, dengan memperhatikan norma hukum, etika, dan dampak yang mungkin ditimbulkan bagi orang lain maupun kepentingan bersama.
Regulasi yang paling kerap dijadikan rujukan dalam konteks ini adalah aturan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Payung hukum ini pada mulanya lahir sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, lalu mengalami dua kali perubahan: pertama melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Di dalamnya termuat sejumlah ketentuan mengenai pencemaran nama baik maupun ujaran kebencian. Ketentuan Pasal 27A, misalnya, melarang tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang secara sengaja melalui penyampaian tuduhan lewat sistem elektronik. Adapun Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengatur larangan menyebarkan informasi yang berpotensi memicu kebencian maupun permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau golongan tertentu (SARA).
Meski demikian, regulasi ini tidak lepas dari kritik karena sejumlah pasalnya dianggap bersifat multitafsir, atau lazim disebut “pasal karet”. Kata-kata seperti “menghasut”, “permusuhan”, atau “menyerang kehormatan” kerap memicu perdebatan lantaran maknanya bisa ditafsirkan secara subjektif oleh aparat penegak hukum. Kritik semacam ini bukan tanpa alasan: dalam laporan tahunannya mengenai kondisi hak digital di Indonesia sepanjang 2024, SAFEnet mencatat sedikitnya 146 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi di ranah digital, dengan 170 orang berstatus terlapor atau korban, angka yang justru bertambah dibanding tahun sebelumnya kendati UU ITE sudah direvisi (SAFEnet, 2025). Kondisi ini memunculkan kekhawatiran tersendiri, khususnya bagi pihak-pihak yang kritis terhadap kebijakan publik, sebab kritik yang mereka sampaikan berisiko dianggap sebagai tindak pidana. Menurut hemat penulis, akar persoalannya bukan semata pada longgarnya rumusan pasal, melainkan juga pada absennya pedoman interpretasi yang mengikat bagi aparat penegak hukum, sehingga penerapan pasal karet ini pada akhirnya sangat bergantung pada itikad baik dan konsistensi masing-masing penyidik.
Menjawab kegamangan itu, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan sejumlah putusan penting terkait penerapan pasal-pasal tersebut. Melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, Mahkamah menyatakan bahwa cakupan frasa “orang lain” pada Pasal 27A UU ITE tidak meliputi lembaga pemerintah, institusi, maupun jabatan. Dengan kata lain, kritik yang ditujukan kepada institusi negara tidak dapat begitu saja dijerat dengan ketentuan pencemaran nama baik. Selain itu, Mahkamah juga menggarisbawahi bahwa delik ujaran kebencian baru dapat dikenakan apabila terbukti menimbulkan risiko nyata berupa diskriminasi atau kekerasan, bukan sekadar mencerminkan perbedaan pandangan.
Di luar UU ITE, ada satu prinsip hukum yang tidak kalah krusial untuk dipahami, yaitu asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) prinsip yang menempatkan setiap orang sebagai pihak yang belum bisa dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Prinsip inilah yang semestinya melindungi seorang pejabat publik yang tengah ramai dibicarakan, misalnya, dari penghakiman dan opini publik sebelum proses hukumnya rampung. Sayangnya, prinsip ini justru sering terabaikan di ruang digital. Sebuah tuduhan atau opini bisa menyebar jauh lebih cepat ketimbang proses hukum itu sendiri, sehingga seseorang berpotensi “dihukum” oleh opini publik jauh sebelum pengadilan memutus perkaranya. Fenomena trial by social media semacam ini berpotensi melahirkan bentuk ketidakadilan baru, karena reputasi seseorang bisa runtuh akibat penghakiman warganet, terlepas dari benar-tidaknya tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Di titik inilah kedewasaan bermedia sosial menjadi penting: menyampaikan kritik adalah satu hal, sementara menghakimi tanpa proses hukum yang sah adalah hal lain yang sama sekali berbeda.
Benang merah yang bisa ditarik dari uraian di atas adalah bahwa ruang digital merupakan lahan kebebasan yang perlu digunakan secara bijak. Kebebasan berekspresi bukan berarti bebas untuk menghina, menyebarkan kebohongan, atau mengadu domba sebaliknya, kritik yang konstruktif dan berbasis fakta justru menjadi bagian penting dari demokrasi yang sehat, sementara tuduhan tanpa bukti maupun ujaran kebencian yang memecah belah tetap akan berhadapan dengan hukum. Memahami batas semacam ini adalah cerminan kedewasaan dalam berdemokrasi, sehingga masyarakat dapat menyampaikan pendapat dengan aman tanpa rasa takut terjerat pasal, sekaligus tetap menjaga kerukunan bersama. Pada akhirnya, kebebasan berekspresi yang diiringi tanggung jawab akan melahirkan ruang digital yang lebih sehat, menghargai keragaman pendapat, serta memperkuat budaya demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi setiap warga negara.
Referensi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024.
Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.
Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet). (2025, 15 Februari). Situasi hak-hak digital Indonesia 2024 menunjukkan estafet represi di internet. https://safenet.or.id/id/2025/02/situasi-hak-hak-digital-indonesia-2024-menunjukkan-estafet-represi-di-internet/
Biodata Penulis
Lintang Tanjung Pangestu adalah mahasiswa semester enam Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram yang memiliki ketertarikan mendalam pada isu hukum lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. Sebagai putra daerah Sumbawa, penulis merasa terpanggil untuk mengangkat konflik agraria di tanah kelahirannya melalui perspektif akademis. Keterlibatan dalam diskusi-diskusi kampus mengenai keadilan agraria mendorong penulis untuk terus mendalami relasi antara hukum negara dan kearifan lokal. Penulis berharap tulisan ini dapat menjadi sumbangsih bagi upaya mencari solusi berkeadilan dalam pengelolaan sumber daya alam di Nusa Tenggara Barat.
