Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tidak sedikit kreator konten yang membuat video di tempat umum dengan merekam orang lain secara diam-diam, mulai dari reaksi seseorang, cara berpakaian, hingga aktivitas sehari-harinya. Video tersebut kemudian diunggah ke TikTok, Instagram, atau platform media sosial lainnya dan tidak jarang menjadi viral. Namun, apakah merekam orang lain tanpa izin lalu mengunggahnya ke media sosial diperbolehkan menurut hukum di Indonesia?
Pada dasarnya, perekaman seseorang di tempat umum tidak serta-merta dilarang, tetapi penggunaan dan publikasi rekaman tersebut tetap harus memperhatikan hak privasi dan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu persoalan hukum dapat muncul apabila rekaman tersebut memuat informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang dan kemudian dipublikasikan tanpa dasar pemrosesan yang sah (Buchanan, 2011).
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur bahwa data pribadi merupakan data mengenai orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara tersendiri maupun dikombinasikan dengan informasi lainnya. Undang-Undang tersebut juga mewajibkan Pengendali Data Pribadi memiliki dasar pemrosesan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 20. Dengan demikian, publikasi rekaman yang memungkinkan seseorang diidentifikasi perlu memperhatikan apakah terdapat dasar pemrosesan yang sah serta tujuan penggunaan data tersebut. Dengan demikian, persoalan hukumnya tidak semata-mata terletak pada tindakan merekam, tetapi juga pada bagaimana rekaman tersebut digunakan dan disebarluaskan.
Selain persoalan pelindungan data pribadi, publikasi rekaman juga dapat menimbulkan persoalan apabila video tersebut memuat tuduhan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal agar diketahui umum melalui Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (4), dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp400 juta (Sabili, 2025).
Ketentuan tersebut merupakan tindak pidana aduan dan, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, penerapannya memiliki batasan tertentu, antara lain terkait pihak yang menjadi objek perlindungan dan bentuk perbuatan yang
dituduhkan. Artinya, tidak setiap video yang memperlihatkan atau bahkan mempermalukan seseorang secara otomatis merupakan pencemaran nama baik; harus dilihat terlebih dahulu isi, konteks, tujuan, dan unsur-unsur tindak pidananya (Ramdani, 2024).
Di sisi lain, orang yang dirugikan akibat publikasi video juga dapat mempertimbangkan upaya hukum secara perdata. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dapat melahirkan kewajiban untuk mengganti kerugian. Karena itu, apabila publikasi video dilakukan secara melawan hukum, terdapat kesalahan, menimbulkan kerugian, dan terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian tersebut, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Kerugian yang dimaksud dapat berupa kerugian materiil maupun, dalam keadaan tertentu, kerugian immateriil.
Dengan demikian, merekam seseorang di tempat umum tidak secara otomatis perbuatan melanggar hukum. Persoalan hukum dapat timbul ketika rekaman tersebut digunakan atau dipublikasikan dengan cara yang melanggar ketentuan pelindungan data pribadi, menyerang kehormatan atau nama baik, atau menimbulkan kerugian bagi orang yang direkam. Karena itu, sebelum mengunggah video yang menampilkan orang lain, penting untuk mempertimbangkan tujuan publikasi, konteks rekaman, kemungkinan seseorang dapat diidentifikasi, serta dampak yang mungkin ditimbulkan. Pada akhirnya, kebebasan membuat konten di media sosial tetap harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap privasi dan hak orang lain.
Biodata Penulis:
Paulina Ruth Tarigan, Mahasiswi Semester 7, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
