Mediajustitia.com – Gelombang demonstrasi besar yang terjadi di Indonesia sejak akhir Agustus 2025 memperlihatkan bagaimana ketegangan antara kebebasan berekspresi dan kewajiban negara menjaga ketertiban umum masih menjadi persoalan klasik. Aksi massa yang awalnya dipicu oleh kebijakan fasilitas berlebihan untuk anggota legislatif semakin membesar setelah muncul kasus tragis meninggalnya seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang tertabrak kendaraan polisi. Peristiwa ini memantik kemarahan publik, terutama kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil, yang merasa negara semakin abai terhadap suara rakyat.
Dalam merespons aksi massa, aparat keamanan dikerahkan dengan kekuatan penuh. Penggunaan gas air mata, peluru karet, hingga penangkapan massal terjadi di sejumlah daerah, termasuk di sekitar area kampus. Laporan dari lembaga hak asasi manusia seperti Kontras menyebutkan adanya korban jiwa dan hilangnya beberapa orang demonstran. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: sejauh mana tindakan aparat dapat dibenarkan secara hukum, dan apakah masih berada dalam koridor proporsionalitas serta asas legalitas?
Secara normatif, kerangka hukum Indonesia sebenarnya sudah jelas. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 memberikan jaminan kebebasan bagi setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Lebih lanjut, Pasal 28J UUD 1945 memang memberikan batasan, yaitu bahwa hak-hak tersebut dapat dibatasi demi penghormatan terhadap hak orang lain serta demi keamanan dan ketertiban umum. Ketentuan konstitusional ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang mengatur prosedur, kewajiban, serta perlindungan hukum bagi demonstran maupun aparat.
Selain itu, Indonesia juga terikat pada hukum internasional melalui ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. ICCPR menjamin kebebasan berekspresi dan hak berkumpul secara damai, serta menekankan bahwa pembatasan hanya boleh dilakukan jika benar-benar diperlukan untuk melindungi kepentingan sah, seperti keamanan nasional atau ketertiban umum. Prinsip serupa juga termuat dalam UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials yang mengharuskan penggunaan kekuatan oleh aparat dilakukan secara minimum, proporsional, dan hanya sebagai upaya terakhir.
Namun, demonstrasi 2025 justru memperlihatkan dugaan pelanggaran serius. Tindakan represif aparat dinilai berlebihan, tidak sejalan dengan standar HAM internasional, dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Hilangnya warga sipil serta jatuhnya korban jiwa dapat memicu pengaduan ke Komnas HAM, gugatan ke pengadilan, hingga perhatian Dewan HAM PBB. Kondisi ini juga menimbulkan pertanyaan atas implementasi Pasal 21 UU No. 12 Tahun 2005 tentang ICCPR, yang menjamin hak untuk berkumpul secara damai. Tindakan aparat yang tidak proporsional jelas berpotensi bertentangan dengan kewajiban hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia.
Di sisi lain, masyarakat juga tetap memiliki kewajiban untuk menjaga agar aksi demonstrasi berlangsung damai dan sesuai koridor hukum. Pasal 6 UU 9/1998 secara tegas mengatur bahwa kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, menaati hukum dan peraturan yang berlaku, menjaga ketertiban dan keamanan umum, menghormati aturan moral yang diakui umum, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian, kebebasan berekspresi tidak boleh disalahgunakan untuk melanggar hak orang lain.
Pada akhirnya, tarik-ulur antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum adalah ujian bagi demokrasi Indonesia. Demokrasi hanya bisa berjalan sehat jika hak warga negara dihormati, aparat bertindak proporsional, dan mekanisme akuntabilitas ditegakkan. Aksi massa adalah bentuk ekspresi demokrasi yang sah, namun harus dijalankan secara damai, tertib dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kebebasan ekspresi dan hak sipil bukan merupakan dua hal yang saling meniadakan, melainkan dua hak yang harus dijaga dengan seimbang oleh negara dan masyarakat. Dengan memperkuat prinsip rule of law dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, Indonesia dapat memastikan bahwa kebebasan berekspresi tetap terjaga tanpa mengorbankan ketertiban publik.
