Mediajustitia.com– Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum atau yang akrab kita sebut sebagai demonstrasi sering dianggap sebagai urat nadi sistem demokrasi. Namun, praktiknya di lapangan tak jarang berujung pada pembubaran paksa oleh aparat penegak hukum.
Ingatan kita mungkin masih lekat pada insiden Jumat, 12 Juni 2026, ketika aliansi BEM UI dan BEM se-Jabodetabek menggelar aksi di kawasan Jalan MH Thamrin hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI). Aksi tersebut berujung pada penghadangan oleh pihak kepolisian. Saat itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memaparkan alasan yang berpusat pada kepentingan umum. Bahwa unjuk rasa di kawasan tersebut berisiko memicu kelumpuhan total lalu lintas dengan efek domino ke jalur arteri. Terlebih, Bundaran HI merupakan hub transportasi massal strategis seperti Stasiun MRT dan halte integrasi Transjakarta, sekaligus zona objek vital ekonomi yang stabilitasnya harus dijaga bersama.
Realitas semacam ini kerap memantik sebuah pertanyaan mendasar di tengah masyarakat: “Jika demonstrasi adalah hak warga negara, mengapa polisi berhak membubarkannya?”
Untuk menjawabnya, kita harus kembali pada prinsip dasar negara hukum bahwasanya tidak ada kebebasan yang bersifat absolut. Setiap hak yang dijamin oleh negara selalu berjalan beriringan dengan kewajiban untuk menghormati hak orang lain dan menjaga ketertiban umum.
Secara fundamental, konstitusi kita melindungi hak berdemonstrasi secara penuh. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dengan tegas menyatakan:
“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Lebih lanjut, jaminan ini dituangkan secara spesifik ke dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU 9/1998). Melalui regulasi ini, demonstrasi sah diakui sebagai medium penyampaian aspirasi. Namun, UU ini tidak hanya bicara soal hak, ia juga menetapkan aturan main agar kemerdekaan berekspresi tidak menjelma menjadi anarki.
Tindakan pembubaran oleh aparat kepolisian bukanlah bentuk pembungkaman, melainkan upaya penegakan hukum ketika sebuah aksi massa melanggar batasan-batasan normatif yang telah ditetapkan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, berikut adalah alasan-alasan hukum mengapa sebuah demonstrasi sah untuk dibubarkan:
- Tidak Ada Surat Pemberitahuan kepada Polri
Ketentuan ini adalah miskonsepsi yang paling sering terjadi. Banyak orang mengira demo butuh izin polisi. Secara hukum, demonstrasi tidak memerlukan izin, melainkan pemberitahuan. Sesuai Pasal 10 UU 9/1998, penyelenggara wajib menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Polri selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai. Jika aksi massa turun ke jalan tanpa adanya surat pemberitahuan ini, maka aparat berwenang memiliki dasar hukum untuk membubarkan aksi tersebut.
- Dilakukan di Lokasi dan Waktu Terlarang
Demonstrasi tidak bisa dilakukan di sembarang tempat. Merujuk ketentua Pasal 9 ayat (2) UU 9/1998 menetapkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan di:
- Lingkungan istana kepresidenan;
- Tempat ibadah;
- Instalasi militer;
- Rumah sakit;
- Pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, dan terminal; dan
- Objek-objek vital nasional.
Selain lokasi, waktu demonstrasi juga dibatasi oleh Peraturan Kapolri (Perkap) No. 7 Tahun 2012. Secara umum, unjuk rasa di tempat terbuka hanya diperbolehkan antara pukul 06.00 hingga 18.00 waktu setempat. Lewat dari jam tersebut, polisi berhak melakukan pembubaran untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum.
- Membawa Benda Berbahaya dan Senjata
Merujuk ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU 9/1998 melarang keras demonstran membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum. Ini termasuk senjata tajam, senjata api, bahan peledak, hingga benda tumpul yang diindikasikan untuk melakukan perusakan. Pelanggaran terhadap pasal ini tidak hanya berujung pada pembubaran, tetapi juga sanksi pidana berdasarkan UU Darurat No. 12 Tahun 1951.
- Berubah Menjadi Anarkis dan Mengganggu Ketertiban
Hak untuk berpendapat harus seimbang dengan Pasal 6 UU 9/1998, yang mewajibkan demonstran untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan moral, serta memelihara keamanan dan ketertiban umum. Ketika demonstrasi diwarnai dengan perusakan fasilitas umum yang berujung pada tindakan vandalisme, bentrokan fisik, atau melontarkan ujaran kebencian (SARA), maka aksi tersebut telah keluar dari koridor hukum penyampaian aspirasi dan masuk ke ranah tindak pidana perusakan dan gangguan ketertiban.
Meski memiliki wewenang penuh, Polri tidak bisa membubarkan massa secara serampangan. Mereka diikat oleh aturan yang sangat ketat melalui Perkap No. 16 Tahun 2006 (Pedoman Pengendalian Massa) dan Perkap No. 1 Tahun 2009 (Penggunaan Kekuatan). Asas proporsionalitas wajib dikedepankan dengan urutan prosedur sebagai berikut:
- Imbauan Persuasif: Tim negosiator dari pihak kepolisian akan berdialog dan meminta massa membubarkan diri secara lisan dan baik-baik.
- Peringatan Tegas: Jika imbauan diabaikan, polisi akan memberikan peringatan formal bahwa tindakan hukum akan segera diambil.
- Tindakan Paksa (Pengendalian Massa): Sebagai opsi paling akhir, penggunaan kekuatan terukur (seperti pengerahan water cannon atau gas air mata) baru boleh dilakukan jika massa terbukti bertindak anarkis atau mulai membahayakan nyawa masyarakat dan petugas. Penggunaan peluru tajam dilarang keras.
Kesimpulannya, menyampaikan pendapat adalah hak asasi yang dilindungi negara. Namun, merugikan dan merampas hak orang lain untuk beraktivitas adalah bentuk pelanggaran hukum. Memahami batasan-batasan ini sangat krusial bagi masyarakat, agar niat luhur menyuarakan kebenaran tidak berbalik menjadi kerugian fisik atau sanksi pidana. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang melapangkan ruang bagi suara rakyat, seraya tetap memeluk teguh supremasi hukum.
Dasar Hukum
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
Sumber Rujukan:
- Hukum Online. (11 April 2022), “Jenis-Jenis Demo yang Dilarang”, diakses melalui: https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-demonstrasi-yang-dilarang-lt6253ad8d61d5c/
- Harnas. ID. (12 Juni, 2026), “Mahasiswa Dihadang Menuju Bundaran HI”, diakses melalui: https://harnas.id/beritaterkini/mahasiswa-dihadang-menuju-bundaran-hi/
- DetikNews (12 Juni 2026), “Alasan Polisi Minta Massa Tak Demo di HI, Tegaskan Dukung Hak Konstitusional”, diakses melalui: https://news.detik.com/berita/d-8529519/alasan-polisi-minta-massa-tak-demo-di-hi-tegaskan-dukung-hak-konstitusional
