Mediajustitia.com-Kebijakan pemerintah yang memasukkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam komponen anggaran pendidikan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (UU APBN TA 2026) telah memicu perdebatan konstitusional. Hal ini berujung pada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), di mana salah satunya diajukan oleh guru honorer Reza Sudrajat melalui Perkara Nomor 55/PUU-XXIV/2026 yang menuntut uji materiil atas Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) UU APBN TA 2026 terhadap UUD 1945.
Merespons bergulirnya perkara ini, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM FHUI) bersama enam unit eksekutif mahasiswa lainnya turut mengajukan Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan ke MK guna mendukung permohonan tersebut. Fenomena ini memunculkan pertanyaan dalam diskursus peradilan: apakah hal ini merupakan bentuk partisipasi publik yang sah, atau justru sebuah intervensi yang mengganggu proses yudisial?
Langkah BEM FHUI dan kawan-kawan menyodorkan Amicus Curiae bukan sekadar bentuk dukungan tanpa dasar, melainkan sebuah upaya menghadirkan pengetahuan sistematis mengenai bagaimana tafsir atas pasal anggaran berimplikasi langsung pada pelaksanaan hak konstitusional masyarakat. Hal ini secara tegas disampaikan oleh Ketua BEM FHUI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo. Dalam tatanan negara hukum, alokasi sumber daya keuangan merupakan perwujudan nyata dari hierarki kewajiban konstitusional yang dianut bangsa, bukan sebatas hitungan teknis administratif belaka. Berdasarkan dokumen dan pandangan para pengaju Amicus Curiae, kebijakan MBG memunculkan persoalan konseptual yang mendalam diantaranya:
- Secara pandangan ontologis, eksistensi anggaran Pendidikan terikat secara hakiki dengan amanat Pasal 31 UUD NRI 1945, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat.
- Ruang lingkup pendidikan tidak bisa diperluas secara serampangan, melainkan terikat pada aktivitas-aktivitas yang secara inheren berkaitan dengan proses pengetahuan, pembinaan tenaga pendidik, penyediaan sarana belajar, dan pengembangan kurikulum.
- Masuknya program MBG menggeser prioritas pembiayaan pendidikan secara drastis, sebab alokasi dana MBG mencapai sekitar Rp268 triliun dari total anggaran pendidikan sebesar Rp769 triliun.
- Pengurangan tersebut menyebabkan porsi anggaran pendidikan murni hanya tersisa sekitar 11,9 persen dari APBN, sebuah angka yang jauh di bawah mandat konstitusi minimal 20 persen.
- Rasionalitas kebijakan dan nilai kebaikan dari program MBG tidak serta-merta membenarkan pemakaian sumber daya yang sudah ditetapkan pos fungsinya secara spesifik, karena dapat melahirkan ketidakpastian makna yang merugikan akuntabilitas dan kepercayaan publik.
Perdebatan mengenai tereduksinya anggaran ini tidak hanya diajukan oleh BEM FHUI dan Reza Sudrajat. Pihak lain seperti dosen bernama Rega Felix (Perkara Nomor 52/PUU-XXIV/2026) dan Yayasan Taman Belajar Nusantara (Perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026) juga menggugat kebijakan ini karena MBG dinilai sebagai kebijakan di bidang gizi, kesehatan, dan perlindungan sosial, sehingga tidak tepat dimasukkan ke dalam kantong anggaran pendidikan.
Untuk mengukur apakah rentetan dokumen dari BEM FHUI dan elemen sipil lainnya ini masuk kategori intervensi, kita harus menelaah kedudukan Amicus Curiae dalam sistem peradilan di Indonesia. Tradisi Amicus Curiae yang berasal dari hukum Romawi ini lazim disebut sebagai “friends of court”, yaitu masukan dari pihak atau organisasi yang tidak bertindak sebagai pihak yang berperkara namun menaruh perhatian terhadap suatu kasus.
Meskipun sistem peradilan Indonesia belum memiliki aturan yang baku dan khusus mengenai hal ini, kedudukan Amicus Curiae sangat jauh dari makna intervensi karena beberapa alasan hukum:
- Praktik Amicus Curiae bersandar pada landasan normatif Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di dalam masyarakat.
- Dalam ranah Mahkamah Konstitusi, peluang penerimaan ini diperkuat oleh Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 yang mengizinkan keterlibatan pihak berkepentingan tidak langsung sebagai ad informandum akibat kepeduliannya yang tinggi terhadap suatu permohonan.
- Amicus Curiae sama sekali tidak berkedudukan sebagai alat bukti yang sah.
- Pengaju Amicus Curiae tidak dapat disamakan dengan keterangan saksi karena mereka tidak mendengar, melihat, atau mengalami kejadiannya sendiri.
- Mereka juga tidak berkedudukan sebagai saksi ahli (keterangan ahli) karena pengaju Amicus Curiae merupakan bentuk partisipasi masyarakat awam maupun terpelajar, dan tidak diwajibkan sebagai pihak yang memiliki ijazah atau keahlian khusus yang diangkat oleh peradilan.
Karena sifatnya yang berupa opini, penjernihan isu faktual, dan partisipasi publik yang tidak mengikat, dokumen Amicus Curiae tidak memiliki kekuatan pemaksa apapun terhadap majelis hakim. Kekuatan Amicus Curiae sepenuhnya terletak pada otoritas dan keyakinan hakim dalam menilai relevansi materiil dari dokumen tersebut. Dengan demikian, kedudukannya murni sebagai referensi yang membantu majelis hakim bertindak secara adil dan bijaksana, bukan sebagai bentuk intervensi yang menciderai kebebasan kehakiman.
Sumber Hukum
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026
Sumber Rujukan
- Linda Ayu Pralampita, “Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, Jurnal Lex Renaissance, No. 3, Vol. 5, 2020. DOI: https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss3.art4
- Hukum Online, (26, Juni 2026), “Aliansi BEM UI Ajukan Amicus Curiae untuk Perkara MBG ke Mahkamah Konstitusi”, dikses pada: https://www.hukumonline.com/berita/a/aliansi-bem-ui-ajukan-amicus-curiae-untuk-perkara-mbg-ke-mahkamah-konstitusi-lt6a3e1e8a9b782/
- Detik News, (28, Juni 2026), “Program MBG Menggusur Esensi Pendidikan: Amicus Curiae BEM FHUI Membongkar Logika Distorsi Anggara Negara”, diakses pada: https://detiknews.tv/antara-prioritas-hakiki-dan-distorsi-alokasi-refleksi-filosofis-atas-amicus-curiae-bem-fhui-dalam-perkara-55-puu-xxiv-2026/
