Mediajustitia.com – Hampir setiap orang pasti pernah mengalami situasi ketika berhenti di depan minimarket, restoran, atau tempat usaha lainnya, lalu tiba-tiba didatangi seseorang yang mengatur kendaraan dan meminta sejumlah uang parkir. Seringkali, lokasi tersebut bahkan tidak memiliki papan tarif resmi ataupun tanda bahwa area tersebut merupakan lokasi parkir yang dikelola pemerintahan. Fenomena inilah yang sering disebut sebagai juru parkir liar. Lalu, apakah setiap orang yang meminta uang parkir dapat disebut sebagai juru parkir liar? Apakah masyarakat wajib membayar? Berikut penjelasan hukumnya.
Pada dasarnya, juru parkir adalah orang yang bertugas mengatur kendaraan dan memungut retribusi atau biaya parkir sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, seseorang dapat dikategorikan sebagai juru parkir liar apabila melakukan kegiatan pengaturan parkir dan memungut uang tanpa memiliki izin atau kewenangan dari pemerintah daerah maupun pengelola parkir yang sah. Dengan kata lain, permasalahan utamanya bukan terletak pada kegiatan membantu mengatur kendaraan, melainkan pada pemungutan uang parkir yang tidak memiliki dasar hukum atau izin resmi.
Pengelolaan parkir di Indonesia tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Penyelenggaraan fasilitas parkir merupakan bagian dari penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Salah satu dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa:
“Fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan dan harus memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan parkir umum tidak dapat dilakukan secara bebas oleh setiap orang, melainkan harus mendapatkan izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang.”
Selanjutnya, Pasal 43 ayat (3) UU LLAJ mengatur bahwa fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dapat diselenggarakan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa usaha khusus perparkiran maupun sebagai usaha penunjang kegiatan pokok, dengan tetap memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, meskipun pengelolaan parkir dapat dilakukan oleh pihak swasta atau perseorangan, kegiatan tersebut tetap harus memiliki legalitas dan tidak dapat dijalankan tanpa izin.
Selain itu, mengenai pemungutan biaya parkir, Pasal 110 ayat (4) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (yang kini substansinya diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah) memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Besaran tarif, mekanisme pembayaran, lokasi parkir, hingga tata cara penunjukan juru parkir kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah (Perda) masing-masing daerah.
karena pengaturan teknis tersebut didelegasikan kepada Perda, besaran tarif maupun ketentuan pelaksanaannya dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Perbedaan ini merupakan konsekuensi wajar dari prinsip otonomi daerah, di mana setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan retribusi parkir sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayahnya masing-masing, sepanjang tetap berpedoman pada koridor peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dengan demikian, setiap juru parkir resmi pada dasarnya bekerja berdasarkan sistem yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pengelola parkir yang memiliki izin. Umumnya mereka bertugas di lokasi parkir yang telah ditetapkan, menggunakan atribut atau tanda pengenal, memungut tarif sesuai ketentuan daerah, serta memberikan karcis atau bukti pembayaran apabila diwajibkan.
Sebaliknya, seseorang yang secara sepihak memungut uang parkir di lokasi yang bukan merupakan tempat parkir resmi, tidak memiliki penugasan dari pemerintah daerah atau pengelola yang berwenang, serta tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan pemungutan, dapat dikategorikan sebagai juru parkir liar. Praktik tersebut bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berpotensi melanggar ketentuan mengenai penyelenggaraan perparkiran serta peraturan daerah yang berlaku. Pada prinsipnya, masyarakat berkewajiban membayar retribusi parkir apabila menggunakan fasilitas parkir yang memang dikelola secara resmi sesuai ketentuan peraturan daerah.
Namun, apabila seseorang meminta uang parkir di lokasi yang bukan merupakan tempat parkir resmi atau tanpa memiliki kewenangan yang jelas, masyarakat berhak menanyakan dasar pemungutan tersebut. Pengguna jasa parkir juga berhak meminta karcis atau bukti pembayaran apabila memang diwajibkan oleh ketentuan daerah. Apabila tidak terdapat dasar hukum yang jelas, masyarakat tidak dapat dipaksa untuk memberikan sejumlah uang kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan.
Setiap kasus harus dilihat berdasarkan fakta yang terjadi. Tidak semua juru parkir liar otomatis dipidana. Namun, apabila dalam praktiknya terdapat unsur pemaksaan, intimidasi, ancaman, atau pungutan tanpa hak yang merugikan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai peraturan perundang-undangan apabila seluruh unsur tindak pidananya terpenuhi. Selain itu, pemerintah daerah melalui dinas perhubungan bersama aparat penegak hukum juga memiliki kewenangan melakukan penertiban terhadap praktik parkir liar sesuai peraturan daerah yang berlaku.
Apabila menemui praktik juru parkir liar, masyarakat sebaiknya tetap bersikap tenang dan menghindari konfrontasi yang dapat memicu konflik. Jika merasa terjadi pungutan yang tidak sah, masyarakat dapat:
- Menanyakan apakah lokasi tersebut merupakan area parkir resmi;
- Meminta karcis atau bukti pembayaran apabila tersedia;
- Mendokumentasikan kejadian apabila diperlukan;
- Melaporkan praktik tersebut kepada Dinas Perhubungan, Satpol PP, atau kepolisian apabila ditemukan unsur pemaksaan, ancaman, atau tindakan melawan hukum.
Keberadaan juru parkir pada dasarnya bertujuan membantu ketertiban lalu lintas dan pengelolaan parkir. Namun, pemungutan uang parkir harus dilakukan berdasarkan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat perlu memahami bahwa tidak setiap orang yang meminta uang parkir memiliki hak untuk melakukan pemungutan tersebut.
Dengan mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, masyarakat diharapkan dapat bersikap bijak ketika menghadapi praktik parkir liar serta mendukung terciptanya penyelenggaraan parkir yang tertib, transparan, dan sesuai dengan hukum.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
Biodata Penulis
Adilia Tri Gustiana merupakan mahasiswa aktif yang sedang menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan Program Kekhususan Hukum Pidana. Lahir dan besar di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yaitu Kabupaten Kerinci.
