Banyak dari kita pernah mengalami situasi ketika berbelanja di sebuah minimarket, dimana total belanjaan menunjukkan angka Rp47.700, namun kasir hanya mengembalikan uang sejumlah Rp47.500 atau bahkan menggantinya dengan sebutir permen tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu. Bagi sebagian orang, hal semacam ini dianggap lumrah dan tidak perlu dipersoalkan karena selisihnya hanya berupa recehan. Namun di balik kebiasaan yang tampak sepele itu, tersimpan persoalan hukum yang cukup mendasar, terutama menyangkut hak konsumen yang sesungguhnya telah dilindungi oleh undang-undang.
Praktik pembulatan uang kembalian secara sepihak ini hampir setiap hari terjadi di berbagai minimarket maupun toko ritel di seluruh Indonesia. Sayangnya, banyak konsumen memilih untuk diam dan mengalah karena menganggap nilainya terlalu kecil untuk dipermasalahkan. Padahal, sekecil apa pun jumlahnya, uang kembalian tersebut tetap merupakan hak milik konsumen yang semestinya dikembalikan secara utuh, tanpa pengurangan sepihak dari pihak mana pun.
Perlindungan atas hak konsumen untuk menerima kembalian secara penuh sesungguhnya telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, masih banyak masyarakat awam yang tidak mengetahui keberadaan aturan ini. Di dalam Pasal 4 huruf b undang-undang tersebut ditegaskan bahwa konsumen berhak memilih barang atau jasa, serta memperoleh barang atau jasa itu sesuai dengan nilai tukar dan kondisi maupun jaminan yang telah dijanjikan.
Selain itu, Pasal 4 huruf h dalam undang-undang tersebut turut menegaskan hak konsumen untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian awal. Sejalan dengan hak konsumen tersebut, kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 huruf g, yang mewajibkan pelaku usaha memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian yang timbul akibat penggunaan barang atau jasa yang diperdagangkan. Uang tunai yang dibayarkan konsumen beserta sisa kembalian yang seharusnya diterima merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari transaksi jual beli, sehingga pengurangan kembalian tanpa persetujuan konsumen dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan transaksi tersebut.
Alasan yang paling sering kita dengar dari pihak kasir adalah ketiadaan uang recehan seperti pecahan seratus atau dua ratus rupiah. Perlu dipahami bahwa persoalan ketersediaan uang kecil sesungguhnya merupakan tanggung jawab operasional pihak toko atau minimarket, bukan beban yang harus ditanggung oleh konsumen. Sudah semestinya setiap toko atau perusahaan ritel menyiapkan uang kembalian dalam pecahan yang memadai sebagai bagian dari kelancaran operasional mereka sehari-hari.
Bank Indonesia melalui berbagai kebijakannya turut menegaskan bahwa mata uang Rupiah wajib digunakan dalam nilai penuh untuk setiap transaksi di wilayah Indonesia, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam kaitan ini, perlu ditegaskan bahwa permen atau barang lain bukan merupakan alat pembayaran yang sah, sebab Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bank Indonesia, n.d.), sehingga penggantian kembalian dengan permen tidak dapat dibenarkan sebagai alat tukar dalam transaksi apa pun. Praktik pembulatan yang dilakukan tanpa persetujuan konsumen pada dasarnya bertentangan dengan prinsip tersebut, sebab secara tidak langsung mengubah nilai transaksi yang telah disepakati bersama di meja kasir.
Menariknya, tidak semua bentuk pembulatan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Beberapa minimarket kini menawarkan opsi donasi dari sisa uang kembalian, yang biasanya ditampilkan pada layar kasir berupa pilihan untuk mendonasikan kembalian tersebut atau tidak. Praktik semacam ini dianggap sah secara hukum karena konsumen tetap diberikan hak untuk menyetujui atau menolaknya secara sadar. Letak perbedaannya ada pada unsur persetujuan itu sendiri, di mana donasi bersifat sukarela atas dasar pilihan konsumen, sementara pembulatan sepihak dilakukan tanpa persetujuan apa pun dari pihak konsumen.
Bagi konsumen yang mengalami pembulatan sepihak dan merasa dirugikan, terdapat beberapa langkah yang dapat ditempuh secara bertahap, yaitu :
- Meminta kembalian secara utuh pada saat itu juga, mengingat konsumen berhak menolak apabila kembalian diganti dengan permen atau barang lain tanpa persetujuan sebelumnya.
- Menyampaikan keluhan kepada layanan pelanggan toko atau minimarket terkait, mengingat sebagian besar perusahaan ritel besar telah menyediakan layanan pengaduan resmi untuk menampung keluhan semacam ini.
- Melaporkan permasalahan kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI, n.d.) atau Direktorat Perlindungan Konsumen di bawah Kementerian Perdagangan (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, n.d.), apabila keluhan sebelumnya tidak memperoleh tanggapan yang memadai.
- Mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk kasus yang tergolong serius atau berulang, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai penyelesaian sengketa konsumen di luar jalur pengadilan. Jalur BPSK dirancang untuk menciptakan proses penyelesaian sengketa lebih cepat, praktis, dan hemat biaya jika dibandingkan jalur pengadilan. Dengan karakteristik tersebut, jalur ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan posisi tawar antara konsumen dan pelaku usaha berskala besar.
Meski nilainya tampak kecil, praktik pembulatan uang kembalian secara sepihak sesungguhnya menyimpan persoalan prinsip yang lebih besar, yakni penghormatan terhadap hak konsumen. Hukum di Indonesia secara tegas melindungi hak setiap konsumen untuk menerima kembalian sesuai dengan jumlah yang seharusnya diterima. Sebagai konsumen yang bijak, tidak ada salahnya untuk lebih peka terhadap hal-hal kecil semacam ini, sebab kesadaran hukum yang baik pada hakikatnya tumbuh dari kepedulian terhadap hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
DASAR HUKUM
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
DAFTAR REFERENSI
Bank Indonesia. (n.d.). Pengelolaan uang Rupiah. Bank Indonesia. https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/pengelolaan-rupiah/default.aspx
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (n.d.). Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. https://ditjenpktn.kemendag.go.id/
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. (n.d.). Pengaduan konsumen. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. https://ylki.or.id/
BIODATA PENULIS
Graffina adalah mahasiswi semester 7 Prodi S1 Hukum di Universitas Bangka Belitung yang lahir pada tahun 2005 dan besar di Belitung Timur. Ia aktif berorganisasi dengan berbagai pengalaman salah satunya menjadi Ketua Pelaksana LawFair, hingga Ketua Umum Komunitas Pusat Informasi dan Komunikasi Hukum Mahasiswa. Selain itu Graffina memiliki minat menulis sejak SMP yang mulai ditekuninya saat SMA melalui berbagai artikel opini di media online hingga kini memasuki masa perkuliahan. Semasa SMA ia bahkan pernah menulis bersama guru dan rekan OSISnya hingga melahirkan buku ber-ISBN berjudul Literasi Organisasi. Ia juga berpengalaman sebagai Master of Ceremony dan moderator di berbagai kegiatan.
