MediaJustitia.com : Desa Wadas, Kecamatan bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, tengah ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Dalam beberapa hari ini, ratusan polisi dan TNI dikerahkan ke Desa Wadas hingga menuai kritikan.
Aparat tersebut bermarkas di desa berkontur perbukitan untuk mengamankan pengukuran tanah yang akan dijadikan lokasi proyek Bendungan bener oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat lantaran muncul penolakan dari warga setempat.
Kendati demikian, sejumlah aparat justru dikabarkan melakukan penyisiran desa (sweeping) dan menurunkan banner penolakan warga atas tambang batu andesit. Selain itu, aparat juga mengejar beberapa warga Wadas, melakukan penangkapan, serta mengepung sejumlah rumah warga dan juga kawasan masjid.
Masuknya aparat ke Desa Wadas tersebut yang salah satunya muncul dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). YLBHI mengecam tindakan polisi terhadap warga setempat.
“Dari fakta di lapangan kami menyatakan sikap mengecam keras polisi masuk kampung dan mengintimidasi warga Desa Wadas, menolak pengukuran di Desa Wadas, menolak penambangan quarry di Desa Wadas untuk pembangunan Bendungan Bener, dan mengecam tindakan penangkapan sewenang-wenang terhadap warga Wadas yang dilakukan oleh Polres Purworejo,” kata Kabid Advokasi YLBHI Zainal Arifin dalam keterangan tertulis.
Zainal juga menjelaskan secara rinci mengenai peristiwa yang diduga bentuk intimidasi terhadap warga. Tak hanya itu, dia juga mengungkap adanya penangkapan terhadap pasangan suami istri (pasutri) dari Desa Wadas yang disebutnya ditangkap mendadak.
“Sejak Senin, 7 Februari 2022 kemarin, ratusan aparat kepolisian sudah melakukan apel dan mendirikan tenda di Lapangan Kaliboto, belakang Polsek Bener yang bertepatan dengan pintu masuk Desa Wadas. Kondisi ini berbarengan pula dengan matinya lampu di Desa Wadas sedangkan desa lain tidak,” terangnya.
Insin dari Gempa Dewa juga membenarkan adanya upaya intimidasi dan pengepungan Desa Wadas oleh aparat. Aparat dinyatakan menggelar apel di Lapangan Kaliboto yang berlokasi di belakang Polsek Bener, pemadaman listrik di Desa Wadas, sinyal internet tiba-tiba down, hingga kriminalisasi warga.
Tanggapan Aparat Kepolisian dan TNI
Polda Jawa Tengah mengakui mengerahkan ratusan petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP Kabupaten Purworejo mendampingi tim BPN setempat untuk melakukan pengukuran tanah.
“Sebanyak 250 petugas gabungan mendampingi sekitar 70 petugas BPN dan dinas pertanian yang melaksanakan pengukuran dan penghitungan tanaman tumbuh,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol. M. Iqbal Alqudusy dalam keterangannya di Purworejo, Jawa Tengah.
Pendampingan tim BPN, kata Iqbal, setelah Kepala Kanwil BPN Jateng beraudiensi dengan Kapolda Jateng pada hari Senin (7/22)
“”Kepala BPN menyatakan kepada Kapolda bahwa proyek pembangunan Waduk Bener tercantum dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No. 3/2016 tentang Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional. Untuk itu, Polda Jateng dan stakeholder terkait diminta bantu,” katanya
Namun, klaim polisi, saat pengukuran lahan berlangsung sempat terjadi ketegangan antara warga yang mendukung maupun menolak proyek strategis nasional tersebut. Petugas Gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP Kabupaten Purworejo yang sudah berada di lokasi untuk mencegah terjadinya gesekan antara kedua kelompok tersebut.
Polisi mengamankan 23 orang yang diduga sebagai provokator dan membawa senjata tajam saat terjadi ketegangan dalam proses pengukuran bakal lokasi Proyek Waduk Bener di Desa Wadas.
“Sebanyak 23 orang yang membawa senjata tajam tersebut kemudian dibawa ke Polsek Bener,” kata Kombe Iqbal Alqudusy. Warga diamankan untuk digali keterangannya.
Jumlah tersebut dibantah oleh Greenpeace Indonesia melalui kecamannya pada malam hari.
“UPDATE: Sampai jam 7 malam ini sudah 60 warga Desa Wadas ditangkap dengan alasan diduga membawa senjata tajam. Padahal senjata tajam yang dimaksud adalah peralatan pertanian yang disimpan di rumah warga,” tulis Greenpeace Indonesia di akun media sosialnya, Selasa malam.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta warga Desa Wadas, Purworejo, tidak perlu takut dengan keberadaan aparat di desa mereka. Menurut Ganjar, aparat di desa tersebut hanya mengawal kegiatan pengukuran lahan oleh petugas BPN Purworejo.
“Ini hanya pengukuran saja kok jadi tidak perlu ada yang ditakuti. Bahkan waktu itu kita minta yang jadi host-nya Komnas HAM, jadi netral to. Sayang saja waktu itu tidak semua mau datang, jadi jangan khawatir, ada niatan baik, tidak akan ada kekerasan. Siapa pun tolong letakkan pada pondasi yang sama. Teman-teman mau ngukur, sehingga nantinya soft-lah semuanya, ya,” terang Ganjar
Loading ...