MediaJustitia.com: Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Kementerian Agama dinilai menjadi acuan dalam pencegahan kekerasan seksual oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Nurhuda Yusro.
Nurhuda mengatakan, PMA tersebut menjadi acuan bagi ‘stakeholder’ untuk mencegah tindak kekerasan seksual.
“Kami sangat prihatin berbagai kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan pendidikan keagamaan,” kata Nurhuda.
Terbitnya PMA disambut baik karena maraknya kekerasan seksual di bawah satuan pendidikan keagamaan memang harus direspons cepat dengan regulasi.
Menurut Nurhuda, karena turunan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sudah lama ditunggu masyarakat. Seharusnya pendidikan keagamaan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.
“Pendidikan keagamaan yang mengajarkan akhlak dalam beberapa kasus malah justru menjadi pelaku rusaknya akhlak. Ini jadinya tidak bisa dipegang antara pernyataan saat mengajar dengan kelakuannya, lalu bagaimana bisa menjadi panutan,” ujarnya.
Harus Disosialisasikan
Dari sisi substansi, Nurhuda menilai PMA sangat baik karena memasukkan 16 kategori kekerasan seksual sehingga harus segera disosialisasikan kepada masyarakat.
Nurhuda berpendapat, tidak jarang regulasi dibuat namun tidak diketahui masyarakat sehingga peran serta publik sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual.
“Kami berharap ke depan seluruh elemen pendidikan keagamaan mampu meningkatkan kesadaran agar lebih fokus pada kegiatan pendidikan. Mereka bisa saling mengingatkan terhadap gejala-gejala yang mengarah pada kekerasan seksual. Dengan demikian bisa dicegah sejak dini sebelum kejadian,” katanya.
Nurhuda mengatakan PMA tersebut merupakan upaya pemerintah untuk merespons cepat kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan. Namun, dia mengatakan jika kebijakan tersebut tidak efektif maka harus dievaluasi lagi di mana titik lemahnya.
Aturan Menag
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebelumnya pada 5 Oktober 2022 mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Kementerian Agama.
Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 itu berlaku setelah diundangkan pada 6 Oktober 2022.
PMA tersebut mengatur satuan pendidikan harus melakukan sosialisasi, pengembangan kurikulum, pembelajaran, penyusunan prosedur operasional standar pencegahan, dan pengembangan jejaring komunikasi.
Artikel ini telah terbit di Liputan6.com
Loading ...