MediaJustitia.com: Pemerintah resmi umumkan kenaikan harga BBM Minggu (3/9.2022). Kenaikan harga BBM tersebut sontak ditentang oleh masyarakat terutama Partai Buruh dan organisasi serikat buruh. Dengan demikian serikat dan Partai Buruh berencana menggelar demo di Gedung DPR RI pada 6 September mendatang.
Said Iqbal selaku Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh mengutarakan beberapa alasan mengapa pihaknya menolak kenaikan harga BBM tersebut. Pertama, kenaikan BBM tersebut akan menurunkan daya beli yang sekarang ini sudah turun 30 persen. Dengan kenaikan harga BBM, daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen.
“Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflasi menjadi 6,5-8 persen, sehingga harga bahwan kebutuhan pokok akan meroket,” tutur Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (3/9/2022).
Sementara, upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir. Menaker juga sudah mengumumkan pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021. “Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi,” tegasnya.
Kemudian yang menjadi alasan kedua buruh menolak harga BBM naik karena dilakukan di tengah turunnya harga minyak dunia. Menurut Said Iqbal, pemerintah kesannya hanya mencari untung di tengah kesulitan rakyat.
Said Iqbal juga berpendapat, terkait dengan bantuan subsidi upah Rp150.000,- selama 4 bulan kepada buruh hanyalah ‘gula-gula saja’ agar buruh tidak protes. Menurutnya, tidak mungkin uang Rp150.000,- ribu akan menutupi kenaikan harga akibat inflasi yang meroket.
“Terlebih kenaikan ini dilakukan di tengah negara lain menurunkan harga BBM. Seperti di Malaysia, dengan RON yang lebih tinggi dari Pertalite, harganya jauh lebih murah,” tambahnya.
Dengan demikian, Partai Buruh dan serikat buruh akan menggelar aksi demo puluhan ribu buruh pada 6 September 2022. Aksi demo ini akan dipusatkan di gedung DPR RI Jakarta untuk meminta pimpinan DPR RI memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan para menteri yang terkait dengan kebijakan perekonomian.
“Pimpinan DPR dan komisi terkait ESDM DPR RI harus berani membentuk Pansus atau Panja BBM,” tegasnya.
Adapun aksi ini juga digelar serentak di 33 provinsi lainnya yang diorganisasi oleh Partai Buruh dan KSPI. Wilayah lain yang akan berdemo antara lain Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Pekanbaru. Bengkulu, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak. Aksi juga akan dilakukan di Makassar, Gorontalo. Sulawesi Utara, serta dilakukan di Ambon, Ternate, Mataram, Kupang, Manokwari, dan Jayapura.
“Apabila aksi 6 September ini tidak dihiraukan pemerintah dan DPR, Partai Buruh dan KSPI akan mengorganisir aksi lebih lanjut dengan mengusung isu tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law, dan naikkan upah tahun 2023 sebesar 10-13 persen,” imbuhnya.
Artikel ini telah terbit di detiknews
Loading ...