Mediajustitia.com: Mahkamah Agung (MA) mengabulkan Kasasi Satuan Tugas Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI). Sebelumnya, Satgas BLBI kalah di tngkat pertama dan banding melawan Trijono.
Permasalahan berawal ketika Satgas BLBI menyita tanah dari pemegang saham mayoritas PT Bank Putra Surya Perkasa. Tanah tersebut seluas 2.300 m2 yang terletask di Lebak Bulus RT 006 RW 01, Kelurahan Lebak Bulus, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 94/ Kelurahan Lebas Bulus.
Trijono Gondokusumo tidak terima dengan penyitaan aset itu, kemudian menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gayung bersambut. Pada 25 Januari 2023, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Trijono Gondokusumo. PTUN Jakarta menyatakan batal keputusan yang dikeluarkan Satgas BLBI Nomor S-387/KSB/2022 tertanggal 30 Mei 2022 Hal Tanggapan atas Proposal Penyelesaian Kewajiban Obligor Trijono Gondokusumo.
PTUN Jakarta juga memerintahkan Satgas BLBI untuk menerbitkan SK yang baru sesuai dengan Akta Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Utang (BBKU) PT Bank Putera Surya Perkasa Nomor 13 Tanggal 6 Oktober 2000 yang di hadapan notaris Martin Roestamy SH.
Atas putusan itu, Satgas BLBI lalu mengajukan banding. Apa dikata. Majelis banding bergeming. Pengadilan Tinggi TUN Jakarta menguatkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 289/G/2022/PTUN.JKT. Mengetahui itu, Satgas BLBI tidak tinggal diam dan mengajukan permohonan kasasi. Gayung bersambut. Permohonan kasasi dikabulkan.
“Mengabulkan kasasi. Membatalkan putusan judex facti (PTUN dan PT TUN). Mengadili sendiri: menolak gugatan penggugat,” demikian bunyi putusan kasasi yang dilansir website MA, Rabu (27/12/2023). Duduk sebagai ketua majelis Yulius dengan anggota Cerah Bangun dan Is Sudaryono. Adapun panitera pengganti Joko Agus Sugiantono.
Artikel ini telah terbit di detik.com
Loading ...