MediaJustitia.com: Mengusung tema modern, dinamis, dan profesional, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) menyelenggarakan Pendidikan Kurator dan Pengurus Angkatan XXX.
Tidak hanya dihadiri oleh para anggota dan pengurus AKPI, pembukaan pendidikan turut dihadiri oleh perwakilan Dewan Sertifikasi AKPI, Dewan Kehormatan AKPI, Dewan Penasihat AKPI, Dewan Pakar AKPI, Peninjau Kejaksaan Agung, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Universitas Hasanuddin dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI (Ditjen AHU Kemenkumham).
Pendidikan AKPI Angkatan XXX diikuti oleh 100 peserta secara luring di Jakarta dan 50 peserta di Surabaya pada 10-22 Juli 2023.
Martin Hartanto, S.E. S.H., CLA., CCD (Ketua Pelaksana) menuturkan bahwa kuota peserta tersebut sudah habis terisi dalam kurun waktu 1 menit 57 detik sejak pembukaan pendaftaran secara online, sehingga menerima banyak keluhan dari peserta.
“Kami mendapat antusiasme yang sangat tinggi, namun pendaftaran kami hanya satu pintu, tidak ada pintu belakang. Karena kami tidak punya hati untuk mengkhianati para peserta yang berhasil mendaftar, dan tentu untuk menjaga marwah organisasi AKPI sebagai organisasi kurator pertama di Indonesia,” tegasnya.
Diketahui, pada pendidikan AKPI kali ini telah dilakukan beberapa pembaharuan dan penyesuaian. Salah satunya adalah para peserta yang difasilitasi dengan tablet sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan teknologi.
G.P. Aji Wijaya, S.H. (Ketua Dewan Sertifikasi) juga menjelaskan bahwa telah dilakukan sejumlah penyesuaian terhadap materi pembelajaran, yakni dengan melakukan reorganisasi silabus secara sistematis sesuai UUK dan menetapkan standar untuk menyamakan prinsip organisasi melalui rapat koordinasi dengan pemateri dan ahli.
Diharapkan, para peserta tidak hanya sekadar lulus, namun juga menguasai dan memahami materi hukum secara benar agar dapat langsung terjun ke lapangan.
Hal serupa disampaikan oleh Imran Nating, S.H., M.H (Ketua Umum AKPI) yang menyatakan bahwa AKPI harus memiliki ideologi dan mengambil sikap yang jelas terhadap suatu isu.
“Selama pendidikan tidak berlaku istilah “best practice”, yang berlaku hanyalah apa kata hukum itu sendiri. Sampai dengan ujian nanti, AKPI hanya menundukkan diri kepada peraturan perundang-undangan. Itu ideologi pertama AKPI,” tegas Imran.
Dalam wawancara bersama tim Media Justitia, Imran menjelaskan bahwa para peserta tidak hanya akan dibekali materi teknis kepailitan dan PKPU yang up to date, namun juga materi mengenai standar profesi, kode etik dan juga pengenalan organisasi sebagai materi tambahan baru di tahun ini.
“Diharapkan setelah memperkenalkan organisasi AKPI, para peserta bisa lebih mengenal AKPI, lebih cinta dengan AKPI dan turut menjaga nilai-nilai AKPI yang sudah ada selama ini,” jelas Nien Rafles Siregar, S.H., M.H. (Sekretaris Jenderal AKPI).
Adapun Pendidikan AKPI angkatan ke-30 dibuka di Hotel Ayana Midplaza pada Senin (10/07/23) oleh Muhammad Ardiningrat Hidayat, A.Md.Im S.H, MPA. (Koordinator Harta Peninggalan & Kurator Negara Ditjen AHU Kemenkumham). Dalam sambutannya, dipaparkan mengenai hal-hal yang menjadi perhatian world bank dan juga pemerintah Indonesia pasca pandemi COVID-19, yang mana salah satunya terkait resolving insolvency.
“Memang profesi kurator dan pengurus (insolvency administrator) menjadi salah satu aspek yang diperhatikan, karena kelangsungan suatu proses sangat bergantung kepada profesi tersebut. Oleh karena itu, profesionalitas, integritas, transparan, akuntabel dan memiliki kompetensi yang memumpuni sangat penting bagi kurator dan pengurus. Kami sangat mengapresiasi AKPI yang menjaga integritas dan profesionalitasnya,” ujar Ardi dalam wawancara terpisah bersama tim Media Justitia.
Ardiningrat juga turut menyampaikan terkait reformasi undang-undang kepailitan dan mengundang praktisi-praktisi AKPI untuk turut memberikan masukan agar penelitian bersifat komprehensif.
Sebelum kegiatan berlangsung, AKPI telah mengundang akademisi dari berbagai universitas untuk turut menghadiri pendidikan secara gratis.
“Perlu ada kesepahaman terkait kepailitan dan PKPU di lapangan, meski AKPI telah rutin mengadakan sosialisasi, semoga dengan mengikuti pendidikan intens selama 2 minggu ini, akan lebih tersosialisasikan dengan lebih baik lagi,” jelas Imran.
Pada penghujung kegiatan, para peserta akan melaksanakan tentir (belajar bersama) sebelum menghadapi ujian. Setelah mengikuti pendidikan dan ujian, para peserta akan menjadi anggota AKPI dan mendaftarkan diri ke Kemenkumham.
Loading ...