MediaJustitia.com: Ketua KPK Firli Baihuri mendatangi Bareskrim Polri untuk memenuhi panggilan penyidik gabungan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Dittipidkor Bareskrim Polri. Kedatangannya untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dugaan pemerasan terhadap eks Menteri pertanian SYL.
Firli Baihuri datang tak melalui akses pintu masuk utama Gedung Bareskrim Polri. Sehingga kedatangan Firli tidak terlihat awak media.
Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengkonfirmasi kedatangan Firli. Kombes Ade mengatakan Firli telah tiba untuk menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri.
“(Firli sudah hadir) sudah,” kata Ade saat dikonfirmasi, Selasa (24/10/2023).
Kedatangan Firli ke bareskrim polri ialah guna pemeriksaan Firli Baihuri sebagai Saksi. Di mana, Polda Metro Jaya sedang menangani kasus dugaan pemerasaan terhadap SYL.
Firli seharusnya menjalani pemeriksaan pada Jumat (20/10) pekan lalu. Namun Firli tidak hadir dengan alasan perlu mempelajari materi pemeriksaan dan terdapat kegiatan lain ketua KPK yang sudah diagendakan.
Polda Metro Jaya pun menjadwalkan ulang pemeriksaannya pada Selasa (24/10) hari ini. Namun, melalui surat kepada penyidik, Firli Bahuri minta diperiksa di Bareskrim Polri meskipun kasus tersebut ditangani Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.
Ade mengatakan, pihaknya menerima surat dari KPK RI terkait permintaan agar Firli menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Bareksrim Polri. Namun, Ade tak merinci alasan Firli meminta pemeriksaan dilakukan di Bareskrim.
“Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 pukul 21.40 WIB, penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menerima surat dari Pimpinan KPK RI tertanggal 23 Oktober 2023, yang ditujukan kepada Dirtipidkor Bareskrim Polri dan Dirreskrimsus Polda Metro Jaya selaku penyidik,” kata Ade kepada wartawan.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya meningkatkan dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK RI dalam penanganan perkara di Kementerian Pertanian (Kementan) RI ke tingkat penyidikan. Hal itu diputuskan setelah penyelidik melakukan gelar perkara.
“Dari hasil pelaksanaan gelar perkara dimaksud, selanjutnya direkomendasikan untuk dinaikkan status penyelidikan ke tahap penyidikan,” kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Sabtu (7/10).
Dia mengatakan kasus ini diselidiki kepolisian berdasarkan aduan masyarakat (dumas) pada 12 Agustus 2023. Polisi kemudian melakukan penelaahan dan verifikasi hingga pengumpulan bahan keterangan.
Kemudian Surat Perintah Penyelidikan terbit pada 21 Agustus 2023 sehingga polisi mencari dugaan tindak pidana korupsi. Hingga kemudian penyelidik melakukan gelar perkara pada Jumat (6/10) kemarin.
Ade Safri mengatakan ada 3 dugaan kasus yang ditemukan di antaranya pemerasan, penerimaan gratifikasi, atau penerimaan hadiah terkait penanganan kasus di Kementerian Pertanian (Kementan).
“Peningkatan status penyelidikan ke tahap penyidikan dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait permasalahan hukum di Kementerian Pertanian RI pada sekitar kurun waktu 2020-2023,” kata dia.
Artikel ini telah terbit di detik.com
Loading ...