MediaJustitia.com: Terkait uji materi Undang-Undang (UU) No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup. Terkait hal ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly turut memberikan tanggapannya.
“Ya kita tunggu saja keputusan MK,” ujar Menkumham ditemui di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (16/2/2023).
Ia juga enggan berkomentar terlalu banyak soal wacana perubahan Pemilu menjadi sistem proporsional tertutup atau coblos partai.
Menurutnya, apa pun yang akan diputuskan oleh MK pihaknya akan menghormati keputusan tersebut. “Kita hargai keputusan MK,” jelasnya.
Diketahui sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, akan melaksanakan segala yang diputuskan MK perihal sistem kepemiluan di Indonesia. Hal ini terkait gugatan agar sistem proporsional terbuka yang kini diatur dalam UU Pemilu diganti menjadi sistem proporsional tertutup.
Anggota KPU, Idham Holik menyampaikan, sikap tersebut yang akan dilakukan lembaganya. Mengingat, KPU sebagai pihak penyelenggara Pemilu hanya bersifat sebagai pelaksana undang-undang.
“Kami sebagai penyelenggara Pemilu, sekali lagi kami tegaskan apa pun sistem yang ada di dalam UU Pemilu mau pun putusan MK, kami akan laksanakan,” kata Idham dalam webinar yang digelar oleh Lingkar Diskusi Indonesia (LiDI), Kamis 9 Februari 2023.
Idham menyampaikan, sikap tersebut pun merujuk pada pasal 3 huruf (d) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah menegaskan, bahwa salah satu prinsip dari 11 prinsip penyelenggaraan Pemilu itu adalah prinsip berkepastian hukum. KPU sebagai pihak terkait IV, kata dia, juga telah memberikan pandangan tersebut pada saat persidangan MK terkait perkara gugatan ini pada bulan Januari.
Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com
Loading ...