Perkembangan teknologi telah membuat media sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk bagi anak-anak. Saat ini, banyak anak menggunakan media sosial untuk belajar, mencari hiburan, bermain game, hingga berkomunikasi dengan teman-temannya. Di balik berbagai manfaat tersebut, terdapat risiko yang perlu diwaspadai, seperti paparan konten yang tidak sesuai usia, perundungan siber (cyberbullying), eksploitasi data pribadi, hingga kejahatan di ruang digital. Oleh karena itu, penggunaan media sosial oleh anak tidak hanya membutuhkan pengawasan dari orang tua, tetapi juga pelindungan dari penyelenggara platform digital.
Pada edukasi hukum kali ini, kita akan membahas aturan mengenai pelindungan anak di ruang digital berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).
PP TUNAS diterbitkan sebagai pelaksanaan Pasal 16A ayat (5) dan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Peraturan ini bertujuan memberikan pelindungan kepada anak di ruang digital, menjamin hak-hak anak dalam menggunakan sistem elektronik, meningkatkan tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), serta mendorong peran aktif orang tua dan masyarakat dalam menciptakan ruang digital yang aman (Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025).
Salah satu ketentuan penting dalam PP TUNAS mengatur mengenai batas usia anak dalam memiliki akun pada platform digital. Sebagaimana Pasal 21 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa
“Anak berusia 16 (enam belas) tahun hingga belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e dapat memiliki akun untuk Produk, Layanan, dan Fitur dengan persetujuan orang tua”
Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun anak telah memasuki usia remaja, keterlibatan orang tua tetap diperlukan sebagai bentuk pengawasan dan pelindungan dalam penggunaan media sosial maupun layanan digital lainnya. Kebutuhan akan keterlibatan orang tua dalam PP Tunas tersebut juga berjalan beriringan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang menegaskan bahwa:
“Pemrosesan Data Pribadi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari orang tua anak dan/atau wali anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Di samping adanya kewajiban persetujuan orang tua dalam pemrosesan data pribadi anak, pelindungan anak di ruang digital juga menempatkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan dan kepatuhan layanan yang disediakan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) yang mengatur bahwa:
“Dalam memberikan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan:
- informasi mengenai batasan minimum usia Anak yang dapat menggunakan produk atau layanannya;
- mekanisme verifikasi pengguna Anak; dan
- mekanisme pelaporan Produk, Layanan, dan Fitur yang melanggar atau berpotensi melanggar hak Anak.Dengan adanya ketentuan ini, platform digital tidak hanya menyediakan layanan, tetapi juga wajib memastikan bahwa layanan tersebut aman digunakan oleh anak sesuai dengan usianya.”
Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa pelindungan anak di ruang digital bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua. Penyelenggara Sistem Elektronik juga memiliki kewajiban hukum untuk menciptakan layanan digital yang aman, ramah anak, serta memberikan pelindungan terhadap hak-hak anak selama menggunakan platform digital.
Apabila Penyelenggara Sistem Elektronik tidak melaksanakan kewajiban tersebut, PP TUNAS telah mengatur mekanisme penegakan hukumnya. Pasal 32 ayat (2) huruf c yang menyebutkan bahwa pemerintah dapat:
“Memberitahukan konsekuensi sanksi administratif yang dapat dikenakan atas pelanggaran kewajiban pelindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.”
Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap platform digital memiliki tanggung jawab hukum untuk mematuhi kewajiban pelindungan anak, sehingga tidak mengabaikan keamanan dan hak anak demi kepentingan komersial.
Melalui PP TUNAS, pemerintah berupaya menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, orang tua perlu memahami aturan ini agar dapat mendampingi anak dalam menggunakan media sosial secara bijak, sementara Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memenuhi kewajiban hukumnya dalam memberikan pelindungan terbaik bagi setiap anak yang menggunakan layanan digital.
Sumber Referensi
- Buku sekilas tentang PP Tunas:
https://djkpm.komdigi.go.id/assets/files/tunaspedia-buku-1.pdf
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak https://peraturan.bpk.go.id/Details/316698/pp-no-17-tahun-2025
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)
Biodata Penulis
Bina Hadianing Sari merupakan mahasiswi semester 7 Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia memiliki ketertarikan pada bidang kebijakan publik, Hukum Administrasi Negara, dan legislative drafting, khususnya dalam perumusan kebijakan yang responsif terhadap isu tata kelola pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan. Melalui berbagai riset dan karya tulis ilmiah, ia berupaya mendorong lahirnya kebijakan yang berbasis prinsip good governance, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat sebagai fondasi pembangunan yang berkeadilan.
