Mediajustitia.com– Kejahatan jalanan, khususnya perampasan dengan kekerasan atau yang akrab kita sebut begal, kerap menimbulkan keresahan dan ketakutan yang luar biasa di masyarakat. Respon aparat kepolisian dalam menindak tegas pelaku begal berujung pada instruksi tembak di tempat.
Dari kacamata masyarakat awam, tindakan ini sering dianggap sebagai solusi yang melegakan demi jaminan keamanan. Namun, sebagai masyarakat yang sadar hukum, kita perlu membedah hal ini lebih dalam: Apakah instruksi tembak di tempat ini dibenarkan oleh hukum positif kita, dan bagaimana pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) menyikapinya?
Dalam sistem peradilan pidana kita, istilah “tembak di tempat” sebenarnya tidak dikenal sebagai bentuk hukuman. Hukuman bagi pelaku kejahatan seberat apa pun itu hanya boleh dijatuhkan oleh hakim melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Namun, aparat kepolisian diberikan wewenang untuk menggunakan kekuatan termasuk senjata api dalam kondisi tertentu saat menjalankan tugas. Hal ini diatur secara dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
Penggunaan senjata api adalah upaya paling akhir (ultimum remedium). Polisi wajib mematuhi asas proporsionalitas, legalitas, dan necesitas, serta harus melewati tahapan eskalasi ancaman yang berurutan. Merujuk pada Pasal 5 Ayat (2) Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, tahapan penggunaan kekuatan dalam Tindakan kepolisian terdiri dari:
- Tahap 1: Kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan;
- Tahap 2: Perintah lisan;
- Tahap 3: Kendali tangan kosong lunak;
- Tahap 4: Kendali tangan kosong keras;
- Tahap 5: Kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
- Tahap 6: Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.
Lebih lanjut, aturan penggunaan senjata api juga dipertegas dalam Perkap Nomor 4 Tahun 2025. Merujuk pada Pasal 11 yang berkaitan dengan Pasal 6 huruf e, senjata api hanya boleh digunakan dalam kondisi mendesak untuk melindungi nyawa. Kondisi tersebut mencakup:
- Adanya penyerang yang masuk secara paksa ke lingkungan Polri.
- Pelaku melakukan tindak kekerasan seperti pembakaran, perampasan, penganiayaan, hingga pengeroyokan.
- Pelaku melakukan serangan yang secara langsung mengancam nyawa petugas maupun orang lain.
Dalam perspektif HAM, setiap manusia memiliki hak yang paling fundamental, yaitu Hak untuk Hidup (Right to Life). Hak ini dijamin penuh oleh konstitusi kita dalam ketentuan Pasal 28A UUD 1945: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”
Lebih lanjut Pasal 28I ayat (1) UUD 1945: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”
Konstitusi kita menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights). Jika aparat melakukan tembak di tempat yang berujung pada kematian tanpa adanya ancaman yang membahayakan nyawa secara langsung, atau menembak pelaku yang sudah menyerah/melarikan diri tanpa senjata, tindakan ini masuk dalam kategori Extrajudicial Killing (pembunuhan di luar putusan pengadilan).
Tindakan ini sangat ditentang dalam hukum HAM internasional maupun nasional karena melanggar Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence). Seburuk apa pun kejahatan seorang terduga begal, ia tetap memiliki hak untuk membela diri dan diadili secara adil (fair trial) di meja hijau.
Apakah ini berarti HAM selalu membela penjahat dan mengorbankan masyarakat? Tentu tidak. Hukum dan HAM sangat realistis melihat dinamika di lapangan. Tindakan aparat yang menembak pelaku hingga tewas dapat dibenarkan secara hukum hanya jika memenuhi unsur Noodweer (Pembelaan Terpaksa) yang diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Syarat terjadinya Noodweer bagi aparat, antara lain:
- Ada Serangan Seketika: Pelaku begal sedang melakukan serangan yang mengancam nyawa pada detik itu juga.
- Mengancam Nyawa: Serangan tersebut berupa sabetan senjata tajam, tembakan senjata api, atau ancaman mematikan lainnya terhadap korban atau polisi.
- Tidak Ada Cara Lain: Polisi sudah tidak punya alternatif ruang atau waktu untuk melumpuhkan pelaku dengan cara selain menggunakan senjata api.
Jika pemerintah serius ingin memberantas begal hingga ke akarnya, pendekatan yang diambil harus bersifat sistematis dan preventif, bukan sekadar reaktif di jalanan.
Langkah-langkah strategis seperti perluasan pengawasan wilayah menggunakan CCTV, pemanfaatan teknologi pelacakan, serta patroli presisi di titik-titik rawan terbukti jauh lebih efektif. Selain itu, pembenahan sistem pemasyarakatan yang mengalami overcrowding mutlak harus dilakukan agar penjara benar-benar berfungsi sebagai lembaga rehabilitasi, bukan malah menjadi sekolah tinggi kejahatan yang mencetak residivis yang lebih ahli.
Tugas negara memang menghadirkan rasa aman bagi rakyatnya. Namun, keamanan sejati di sebuah negara hukum tidak akan pernah tercapai jika kita membiarkan hukum rimba merasuk ke dalam seragam penegak hukum. Mewajarkan extrajudicial killing atas nama keamanan hari ini, sama saja dengan membuka jalan bagi kembalinya trauma otoritarianisme masa lalu.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penindakan Aksi Penyerangan Terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia
Sumber:
DetikSulsel (24 Mei 2026). “Pakar Hukum Unhas Ungkap Begal Boleh Ditembak di Tempat Asal Penuhi Syarat”, diakses melalui:
BBC News Indonesia (25 Mei 2026). “Darurat begal: Mengurai narasi tembak di tempat oleh polisi”, diakses melalui:
https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy527wekdz3o
Kompas.Com (26 Mei 2026). “Batas Diskresi Polisi Menembak Pelaku Begal: Kapan Diperbolehkan?”, diakses melalui:
