Incompetent Consent: Persetujuan Anak dalam Hukum Indonesia

Mediajustitia.com – Isu mengenai incompetent consent atau ketidakmampuan anak memberikan persetujuan dalam konteks seksual menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia. Dalam banyak peristiwa, masyarakat kerap keliru menganggap bahwa selama anak tidak menolak, maka tidak ada pelanggaran. Padahal, konsep dasar dalam perlindungan anak menyatakan bahwa anak secara hukum dan psikologis tidak memiliki kapasitas untuk memahami, menilai, maupun menyetujui tindakan yang memiliki nuansa seksual. Ketidakmampuan memberikan persetujuan ini bukan hanya prinsip moral, tetapi norma hukum yang telah tertanam dalam berbagai regulasi nasional dan internasional yang diratifikasi Indonesia.

Sayangnya, banyak bentuk kekerasan yang dianggap “ringan” oleh masyarakat justru sering terjadi tanpa disadari, termasuk tindakan orang dewasa yang mencium anak secara tiba-tiba atau tanpa izin. Meskipun sebagian orang menganggapnya sebagai bentuk kasih sayang, tindakan tersebut dapat menjadi bentuk pelanggaran batas tubuh anak, terutama ketika dilakukan oleh orang dewasa yang bukan orang tua, atau dilakukan dalam konteks, tempat, atau cara yang membuat anak merasa tidak nyaman. Karena anak tidak mampu memberikan persetujuan yang valid, maka setiap tindakan fisik bernuansa intim atau sensual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dapat dikualifikasi sebagai pelecehan seksual berdasarkan Undang-Undang TPKS maupun ketentuan dalam KUHP baru.

Indonesia sebenarnya memiliki fondasi hukum yang kuat untuk menjamin perlindungan anak. Konstitusi menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Perlindungan Anak, UU TPKS, dan KUHP baru mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual termasuk tindakan non-penetratif, sentuhan, atau tindakan fisik yang bernuansa seksual. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Convention on the Rights of the Child (CRC) dan ICESCR, yang secara tegas mewajibkan negara untuk melindungi anak dari eksploitasi seksual dalam bentuk apa pun. Dengan demikian, secara hukum, tidak ada ruang untuk pembenaran yang menyatakan bahwa anak “mengizinkan” atau “tidak keberatan”, karena persetujuan tersebut tidak pernah dianggap sah.

Meski begitu, tantangan utama perlindungan anak di Indonesia bukan pada ketiadaan hukum, tetapi pada persepsi sosial yang masih memaklumi interaksi fisik yang melanggar batas tubuh anak. Banyak kasus pelecehan justru terjadi karena masyarakat tidak peka terhadap tanda-tanda awal perilaku berbahaya. Praktik mencium, memeluk, atau menyentuh anak tanpa persetujuan sering kali dinormalisasi sebagai tindakan kasih sayang, padahal hal tersebut dapat menjadi pintu masuk dari proses grooming—yaitu upaya pelaku untuk membangun kedekatan sebelum melakukan kekerasan seksual yang lebih serius. Anak yang tidak diajarkan mengenali batas tubuhnya sendiri akan lebih sulit melaporkan ketika terjadi pelanggaran yang lebih berat.

Untuk memperkuat pemahaman masyarakat dan aparatur penegak hukum, pendekatan lintas sektor perlu diperkuat. Pendidikan publik mengenai batas tubuh dan safe touch harus diintegrasikan dalam kurikulum sekolah, program keluarga, hingga kampanye nasional. Aparat penegak hukum perlu mendapatkan pelatihan khusus untuk memahami dinamika kasus pelecehan seksual non-fisik, termasuk bagaimana menilai bahwa anak tidak dapat memberikan persetujuan. Mekanisme pelaporan yang mudah, aman, dan ramah anak juga harus terus diperbaiki agar keluarga tidak ragu melapor ketika terjadi pelanggaran. Dialog antara ahli hukum, psikolog, pendidik, lembaga pemerintah, dan masyarakat sipil penting untuk memastikan bahwa prinsip incompetent consent benar-benar dipahami dan diterapkan dalam praktiknya.

Pada akhirnya, perlindungan anak dari tindakan seksual, sekecil apa pun, adalah investasi masa depan negara. Ketika masyarakat memahami bahwa anak tidak dapat memberikan persetujuan atas tindakan yang bersifat seksual, maka kita dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bermartabat. Semua pihak memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa interaksi fisik dengan anak selalu dilakukan dengan penghormatan terhadap batas tubuh mereka. Indonesia tidak perlu menunggu tragedi besar untuk membenahi sistem perlindungan anak; langkah paling mendasar adalah memastikan bahwa setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang bebas dari pelecehan dan penuh dengan rasa aman.

Referensi

Hukum Nasional

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).
2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
5. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak.
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat.

Hukum dan Dokumen Internasional

1. Convention on the Rights of the Child (CRC), 1989.
2. Optional Protocol to the CRC on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (OPSC), 2000.
3. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), 1966.
4. Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 13 (2011): The right of the child to freedom from all forms of violence.
5. UN Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime (ECOSOC Resolution 2005/20).
6. WHO & UNICEF – Report on Child Sexual Abuse and Prevention Framework.

Berita dan Sumber Internasional

• UNICEF – Child Sexual Abuse: Global Estimates and Protection Measures.

• WHO – Child Maltreatment Fact Sheet and Global Strategies for Prevention.

• The Guardian – Reports on Global Trends of Child Sexual Violence and Consent Standards.

• BBC News – Analysis on Child Protection Laws and the Concept of Incompetent Consent.

• Al Jazeera – Coverage on Global Changes in Child Safeguarding Policies.