Mediajustitia.com – Dalam kehidupan sehari-hari, candaan sering dianggap sebagai bagian dari interaksi sosial yang wajar. Namun, tidak semua bentuk candaan dapat diterima, terutama jika menyangkut keselamatan publik. Salah satu contoh candaan yang sangat berbahaya dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum berat adalah berteriak atau menyampaikan informasi palsu tentang keberadaan bom di pesawat. Meskipun dimaksudkan sebagai gurauan, tindakan ini dapat memicu kepanikan massal, mengganggu operasional penerbangan, dan bahkan mengancam keselamatan jiwa. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa bercanda soal bom di pesawat bukan hanya tidak etis, tetapi juga merupakan tindak pidana yang diatur secara tegas dalam hukum Indonesia.
Dasar hukum utama yang mengatur larangan terhadap penyampaian informasi palsu, termasuk candaan tentang bom di pesawat, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, khususnya Pasal 437. Dalam ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang yang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.” Jika informasi palsu tersebut mengakibatkan kerugian harta benda atau gangguan operasional penerbangan, maka ancaman pidananya meningkat menjadi maksimal 8 tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 437 ayat (2). Lebih lanjut, jika perbuatan tersebut mengakibatkan korban jiwa atau kematian, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 15 tahun sesuai Pasal 437 ayat (3).
Selain UU Penerbangan, larangan terhadap candaan bom juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 140 Tahun 2015 tentang Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional. Dalam Pasal 1 angka 6, dijelaskan bahwa ancaman Bom adalah suatu ancaman lisan atau tulisan dari seseorang yang tidak diketahui atau sebaliknya, yang menyarankan atau menyatakan, apakah benar atau tidak, bahwa keselamatan dari sebuah pesawat udara yang dalam penerbangan atau di darat, atau bandar udara atau fasilitas penerbangan, atau seseorang mungkin dalam bahaya karena suatu bahan peledak. Artinya, meskipun tidak ada bom yang sebenarnya, pernyataan yang menyebutkan keberadaan bom tetap dikategorikan sebagai ancaman dan harus ditindak secara hukum.
Dampak dari candaan bom tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga operasional dan psikologis. Ketika seseorang menyampaikan informasi palsu tentang bom, prosedur keselamatan penerbangan harus segera diaktifkan. Ini mencakup pengembalian pesawat ke apron (Return to Apron), evakuasi seluruh penumpang, pemeriksaan menyeluruh terhadap pesawat dan barang bawaan, serta penundaan jadwal penerbangan. Proses ini memakan waktu lama, menimbulkan ketidaknyamanan bagi penumpang lain, dan menyebabkan kerugian besar bagi maskapai. Menurut Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional (INACA), tindakan seperti ini sangat kontraproduktif dan dapat meningkatkan biaya operasional yang pada akhirnya berdampak pada harga tiket.
Dalam beberapa kasus nyata, pelaku candaan bom telah ditetapkan sebagai tersangka dan diproses secara hukum. Misalnya, dalam insiden penerbangan Lion Air JT-308 rute Jakarta–Kualanamu pada Agustus 2025, seorang penumpang berinisial H berteriak bahwa dirinya membawa bom saat pesawat sedang dalam proses taxi menuju landasan. Akibatnya, seluruh penumpang dievakuasi, pesawat diganti, dan penerbangan tertunda selama lebih dari tiga jam. Pelaku kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 437 ayat (2) UU Penerbangan, dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Selain sanksi pidana, pelaku juga dapat dikenakan sanksi sosial berupa blacklist oleh maskapai, yang melarangnya menggunakan layanan penerbangan untuk jangka waktu tertentu.
Penting untuk dipahami bahwa dalam konteks hukum pidana, niat bercanda tidak menghapus pertanggungjawaban hukum. Dalam hukum pidana Indonesia, yang menjadi fokus adalah akibat dari perbuatan, bukan semata-mata niat pelaku. Oleh karena itu, meskipun seseorang tidak berniat menimbulkan kepanikan atau kerugian, jika perbuatannya menyebabkan gangguan terhadap keselamatan penerbangan, maka ia tetap dapat dipidana. Hal ini sejalan dengan prinsip strict liability dalam hukum penerbangan, di mana keselamatan publik menjadi prioritas utama dan tidak ada toleransi terhadap tindakan yang berpotensi mengganggu.
Penting juga untuk disadari bahwa transportasi udara adalah sektor yang sangat sensitif terhadap ancaman keamanan. Setiap kata, tindakan, atau pernyataan yang menyangkut bom atau bahan peledak harus dihindari, bahkan dalam konteks bercanda. Pemerintah, maskapai, dan otoritas bandara telah menyerukan agar masyarakat tidak menjadikan bom sebagai bahan candaan, karena konsekuensinya sangat serius. Sosialisasi dan edukasi publik harus terus dilakukan agar masyarakat memahami bahwa candaan yang dianggap ringan bisa berujung pada proses hukum yang berat dan merugikan banyak pihak.
Berdasarkan hal tersebut, diharapkan kepada semua pihak untuk lebih bijak dalam berperilaku, terutama saat berada di lingkungan transportasi publik seperti bandara dan pesawat. Hindari candaan yang menyangkut bom atau ancaman lainnya, karena selain melanggar hukum, tindakan tersebut juga menciptakan ketakutan dan ketidaknyamanan bagi orang lain. Mari bersama-sama menjaga keselamatan dan kenyamanan penerbangan dengan menjadi penumpang yang bertanggung jawab dan sadar hukum.
