Mediajustitia.com – Judicial review merupakan salah satu instrumen paling penting dalam negara hukum modern untuk memastikan bahwa kekuasaan politik dijalankan dalam batas konstitusi. Di Indonesia, kewenangan ini diberikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan mekanisme ini tidak dapat dilepaskan dari pengalaman historis penyelenggaraan negara yang menunjukkan bahwa produk hukum yang lahir dari proses politik tidak selalu identik dengan keadilan substantif maupun perlindungan hak warga negara.
Secara praktis, undang-undang merupakan hasil kompromi politik antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Proses tersebut sah secara demokratis, namun demokrasi prosedural tidak otomatis menjamin bahwa norma hukum yang dihasilkan selaras dengan prinsip konstitusionalisme. Dalam kondisi inilah judicial review berfungsi sebagai metode korektif. Ia hadir bukan untuk meniadakan kewenangan pembentuk undang-undang, melainkan untuk menguji apakah kewenangan tersebut digunakan secara konstitusional, proporsional, dan tidak menegasikan hak hak dasar warga negara.
Dalam praktik ketatanegaraan, judicial review sering disalahpahami sebagai bentuk superioritas Mahkamah Konstitusi atas DPR dan Presiden. Pandangan ini berangkat dari asumsi bahwa putusan pembatalan undang undang merupakan bentuk intervensi yudisial terhadap kebijakan hukum. Padahal, dalam kerangka negara hukum, setiap cabang kekuasaan dibatasi oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi. Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali batas batas yang telah ditetapkan oleh konstitusi itu sendiri.
Fungsi korektif judicial review menjadi semakin relevan ketika undang-undang yang dibentuk berpotensi mengurangi ruang kebebasan sipil, melemahkan jaminan due process of law, atau menciptakan ketimpangan perlindungan hukum. Dalam situasi semacam itu, warga negara seringkali tidak memiliki saluran koreksi yang efektif selain melalui mekanisme pengujian konstitusional. Judicial review dengan demikian berfungsi sebagai jembatan antara kehendak politik dan kepentingan konstitusional warga.
Dari perspektif hukum internasional, keberadaan judicial review bukanlah anomali, melainkan bagian dari praktik konstitusional yang lazim. Di banyak negara, pengadilan konstitusi atau mahkamah agung diberi kewenangan untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Prinsip ini sejalan dengan gagasan supremacy of constitution yang menempatkan konstitusi di atas kehendak mayoritas politik. Dalam sistem hak asasi manusia internasional, mekanisme pengujian yudisial juga dipandang sebagai bentuk effective remedy untuk melindungi hak hak individu dari tindakan negara yang sewenang wenang.
Lebih jauh, judicial review juga berfungsi menjaga kualitas legislasi. Ancaman bahwa suatu undang undang dapat diuji dan dibatalkan mendorong pembentuk undang undang untuk lebih berhati hati, transparan, dan berbasis pada argumentasi konstitusional. Dalam kerangka ini, Mahkamah Konstitusi justru berperan sebagai mitra korektif bagi DPR dan Presiden, bukan sebagai lawan institusional. Relasi ini mencerminkan prinsip checks and balances yang sehat, di mana kekuasaan saling mengawasi tanpa saling meniadakan.
Penting pula dipahami bahwa judicial review tidak menilai kebijakan dari sisi baik atau buruk secara politis, melainkan dari sisi kesesuaiannya dengan konstitusi. Selama suatu kebijakan berada dalam koridor konstitusional, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki dasar untuk membatalkannya, meskipun kebijakan tersebut menuai kritik publik. Batas inilah yang menegaskan bahwa judicial review bukan forum politik alternatif, melainkan forum hukum konstitusional.
Dengan demikian, keberadaan judicial review tidak melemahkan fungsi DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang undang. Sebaliknya, ia memperkuat legitimasi produk hukum dengan memastikan bahwa setiap norma yang berlaku telah melewati pengujian konstitusional. Dalam negara demokratis yang berlandaskan hukum, pengujian semacam ini merupakan prasyarat agar kekuasaan benar-benar dijalankan untuk sebesar besarnya kepentingan warga negara, bukan semata kepentingan politik jangka pendek.
Sumber:
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1).
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020, khususnya ketentuan mengenai kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
- Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Harvard University Press, Cambridge, 1945.
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), adopted by the United Nations General Assembly on 16 December 1966, particularly Article 2 and Article 14, as ratified by Indonesia through Law Number 12 of 2005.
