Mediajustitia.com – Di tengah kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan gotong royong, praktik mengasuh anak orang lain secara informal telah menjadi bagian dari budaya yang mengakar. Tidak jarang, seseorang atau pasangan suami istri dengan sukarela merawat anak dari kerabat, tetangga, atau bahkan anak yang terlantar, dengan niat tulus untuk memberikan kehidupan yang lebih baik. Namun, di balik niat baik tersebut, terdapat perbedaan mendasar antara pengasuhan informal dan adopsi yang sah secara hukum yang mana dari perbedaan tersebut dapat berdampak langsung pada status hukum dan perlindungan hak anak.
Pengasuhan informal adalah bentuk pengasuhan yang dilakukan tanpa melalui proses hukum resmi. Biasanya, pengasuhan ini terjadi karena adanya hubungan kekerabatan atau kedekatan emosional antara pihak pengasuh dan anak yang diasuh. Misalnya, seorang paman yang merawat keponakannya karena orang tua kandungnya telah meninggal dunia, atau tetangga yang mengasuh anak dari keluarga kurang mampu. Dalam praktiknya, pengasuhan ini tidak melibatkan lembaga peradilan, tidak ada penetapan pengadilan, dan tidak ada perubahan status hukum anak. Anak tetap tercatat sebagai anak dari orang tua kandungnya dalam dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran dan kartu keluarga.
Sebaliknya, adopsi secara hukum atau pengangkatan anak adalah proses yang diatur secara resmi oleh negara dan memiliki kekuatan hukum tetap. Di Indonesia, adopsi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Proses adopsi harus melalui tahapan yang ketat dan terstruktur, dimulai dari pengajuan permohonan, asesmen sosial oleh pekerja sosial profesional, rekomendasi dari Dinas Sosial, hingga penetapan pengadilan yang menyatakan sahnya pengangkatan anak.
Perbedaan utama antara pengasuhan informal dan adopsi hukum terletak pada status hukum anak dan hak-haknya. Anak yang diasuh secara informal tidak memiliki hubungan hukum dengan pengasuhnya. Artinya, pengasuh tidak memiliki kewenangan legal untuk mengambil keputusan penting terkait anak, seperti tindakan medis atau pengurusan dokumen resmi. Anak juga tidak memiliki hak waris terhadap pengasuhnya, dan sebaliknya, pengasuh tidak memiliki kewajiban hukum untuk menafkahi atau melindungi anak sebagaimana orang tua kandung atau orang tua angkat yang sah.
Sebaliknya, anak yang diadopsi secara hukum memperoleh status hukum sebagai anak sah dari orang tua angkatnya. Hal ini berarti anak berhak atas nama keluarga orang tua angkat, mendapatkan akta kelahiran baru yang mencantumkan nama orang tua angkat, serta memiliki hak waris yang setara dengan anak kandung. Orang tua angkat juga memiliki tanggung jawab penuh atas pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan anak. Dalam konteks hukum, anak angkat diperlakukan sama seperti anak kandung dalam segala aspek hukum dan sosial.
Sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya legalitas dalam pengasuhan anak. Banyak yang mengira bahwa dengan mengasuh anak secara terus-menerus, mereka otomatis menjadi orang tua angkat secara hukum. Padahal, tanpa penetapan pengadilan, status tersebut tidak sah secara hukum. Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah di kemudian hari, seperti ketika anak membutuhkan dokumen resmi untuk sekolah, perawatan medis, atau saat terjadi sengketa warisan. Bahkan, dalam beberapa kasus, anak yang diasuh secara informal dapat diambil kembali oleh keluarga kandungnya tanpa perlindungan hukum bagi pihak pengasuh.
Selain itu, praktik adopsi ilegal atau tidak sah juga masih terjadi, terutama dalam bentuk jual beli anak yang disamarkan sebagai adopsi. Hal ini sangat berbahaya karena membuka peluang terjadinya eksploitasi anak, perdagangan manusia, dan pelanggaran hak asasi anak. Anak yang diadopsi secara tidak sah tidak memiliki jaminan hukum atas identitasnya, tidak tercatat dalam sistem administrasi negara, dan berisiko kehilangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta perlindungan sosial lainnya. Dalam jangka panjang, anak tersebut bisa mengalami kesulitan dalam membuktikan status hukum, terutama saat dewasa dan membutuhkan dokumen resmi untuk bekerja, menikah, atau mengakses hak-hak sipil lainnya.
Penting untuk dipahami bahwa adopsi bukan hanya soal keinginan untuk memiliki anak, tetapi juga tentang kesiapan hukum, psikologis, dan sosial untuk menjadi orang tua yang sah. Negara hadir untuk memastikan bahwa setiap anak yang diadopsi mendapatkan perlindungan maksimal, baik dari segi hukum, kesejahteraan, maupun hak-haknya sebagai individu. Oleh karena itu, bagi siapa pun yang berniat mengasuh anak secara permanen, sangat disarankan untuk menempuh jalur adopsi resmi agar anak mendapatkan status hukum yang jelas dan terlindungi.
Adopsi yang sah juga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Orang tua angkat memiliki legitimasi untuk bertindak atas nama anak dalam berbagai urusan administratif dan hukum. Anak memiliki identitas yang diakui negara, serta hak-hak yang dijamin oleh hukum. Pemerintah pun dapat memastikan bahwa anak tersebut berada dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembangnya secara optimal. Dengan kata lain, adopsi bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga bagian dari sistem perlindungan anak yang lebih luas.
Niat baik harus diiringi dengan pemahaman hukum yang benar agar tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari, terutama bagi anak yang seharusnya menjadi subjek perlindungan utama. Dengan memahami dan mengikuti prosedur yang sah, kita tidak hanya memberikan kasih sayang kepada anak, tetapi juga menjamin masa depannya secara hukum dan sosial. Anak yang diadopsi secara sah memiliki hak yang jelas, identitas yang diakui, dan perlindungan hukum yang kuat, sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh pengasuhan informal, sebaik dan setulus apa pun niatnya.
