Mediajustitia.com – Ketika bencana alam melanda, kepanikan sering kali menjadi bagian tak terhindarkan dari situasi darurat. Gempa bumi yang meruntuhkan bangunan, banjir bandang yang merusak fasilitas umum, hingga erupsi gunung berapi yang membuat ribuan warga harus mengungsi segera, semuanya menciptakan kondisi chaos yang tidak mudah dikendalikan. Dalam kekacauan tersebut, isu penjarahan hampir selalu muncul. Toko swalayan yang rusak diserbu warga, gudang logistik dihampiri massa, atau kendaraan bantuan dihentikan secara paksa. Pertanyaan yang sering muncul adalah: apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan dalam konteks bencana? Secara hukum, jawabannya tetap tegas: penjarahan tidak diperbolehkan.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan bahwa tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa hak merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Situasi bencana alam tidak menghapus unsur melawan hukum tersebut. Bahkan, KUHP mempertegas bahwa pencurian yang dilakukan dalam keadaan khusus seperti bencana justru dapat berujung pada pemberatan pidana. Pasal 363 KUHP menyebutkan bahwa pencurian yang dilakukan dalam keadaan bencana atau huru-hara termasuk kategori pencurian dengan pemberatan, sehingga ancaman hukumannya lebih tinggi daripada pencurian biasa. Jika tindakan penjarahan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman, Pasal 365 KUHP juga dapat diberlakukan. Dengan demikian, hukum Indonesia tetap memandang penjarahan sebagai tindakan kriminal, apa pun kondisi eksternalnya.
Meski begitu, KUHP mengenal konsep “keadaan memaksa” atau overmacht dalam Pasal 48. Konsep ini sering disebut ketika membahas tindakan-tindakan ekstrem dalam kondisi bencana. Keadaan memaksa adalah situasi ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain kecuali melakukan tindakan yang secara normal melanggar hukum demi menyelamatkan nyawa atau mencegah bahaya yang lebih besar. Dalam konteks bencana, misalnya seseorang terjebak di wilayah terdampak gempa selama beberapa hari tanpa makanan dan air, lalu mengambil air mineral dari bangunan yang hancur agar tetap hidup. Dalam situasi tersebut, pembelaan keadaan memaksa mungkin dapat dipertimbangkan. Tetapi penting dipahami bahwa ruang ini sangat terbatas. Overmacht tidak berlaku untuk penjarahan massal, tidak berlaku untuk mengambil barang bernilai komersial, dan tidak berlaku ketika bantuan pemerintah sebenarnya tersedia tetapi tidak diakses. Praktik penjarahan massal yang terjadi dalam banyak bencana di Indonesia umumnya tidak memenuhi unsur keadaan memaksa tersebut.
Namun, diskursus soal penjarahan dalam bencana tidak bisa berhenti pada benarkah atau salahnya tindakan warga. Ada aspek yang justru lebih penting: tanggung jawab negara untuk memastikan kondisi bencana tidak melahirkan tindakan-tindakan kriminal akibat kelangkaan informasi dan keterlambatan bantuan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban menyediakan kebutuhan dasar warga terdampak, mulai dari makanan, air bersih, obat-obatan, hingga tempat tinggal sementara. Kewajiban ini tidak hanya terkait distribusi, tetapi juga terkait kejelasan informasi kepada publik. Banyak insiden penjarahan terjadi bukan karena niat kriminal, tetapi karena warga tidak tahu kapan bantuan akan datang, ke mana mereka harus menuju, dan apakah keluarga mereka juga akan menerima bantuan yang sama.
Dalam konteks inilah peran negara sangat penting. Pendekatan represif seperti menambah aparat keamanan justru sering memperburuk situasi, sebab dapat menimbulkan ketegangan dengan warga yang sedang tertekan secara psikologis. Pendekatan yang lebih efektif adalah pendekatan insentif yang berfokus pada distribusi bantuan yang cepat, tepat sasaran, dan transparan. Pemerintah perlu memastikan bahwa flow informasi mengenai logistik bencana jelas dan terverifikasi. Kanal informasi resmi seperti posko bencana, aplikasi tanggap darurat, pengeras suara di desa, dan koordinasi dengan relawan harus berjalan secara sinkron. Semakin cepat warga mengetahui kapan bantuan tiba dan bagaimana pendistribusiannya, semakin kecil kemungkinan munculnya tindakan penjarahan.
Selain itu, transparansi distribusi logistik berfungsi mencegah rumor atau persepsi ketidakadilan. Rumor seperti “bantuan hanya dibagi ke warga tertentu” atau “stok makanan tinggal sedikit” sering kali menjadi pemicu utama penyerbuan logistik. Dengan keterbukaan data, misalnya menampilkan jumlah bantuan masuk dan keluar dari posko, pemerintah dapat meminimalisir situasi yang menimbulkan kepanikan kolektif. Banyak studi kebencanaan menyebut bahwa ketika warga merasa “tidak ditinggalkan”, tingkat kriminalitas dalam bencana turun secara drastis.
Pada akhirnya, penjarahan dalam situasi bencana tetap merupakan tindakan pidana. Namun, tugas negara bukan hanya menghukum pelaku, melainkan mencegah kondisi sosial yang memungkinkan tindakan tersebut muncul. Negara wajib hadir secara cepat, tepat, dan jelas agar tidak ada warga yang mengambil risiko melanggar hukum karena kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi atau karena kurangnya informasi. Bencana adalah ujian bagi sistem, bukan hanya bagi masyarakat. Ketika distribusi bantuan berjalan baik, penjarahan dapat dicegah tanpa perlu kekerasan, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat tetap terjaga.
Sumber:
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
