Mediajustitia.com – Dalam praktik pengelolaan pertanahan di Indonesia, pemanfaatan dan pemeliharaan tanah menjadi aspek penting yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah telah mengatur bahwa tanah yang dikuasai, baik melalui hak maupun izin usaha, wajib dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Apabila tanah atau kawasan tersebut sengaja dibiarkan tidak digunakan, maka tanah atau kawasan itu dapat dinyatakan sebagai tanah atau kawasan terlantar dan berpotensi menjadi milik negara.
Untuk itu, mari simak Edukasi Hukum kali ini yang akan mengulas secara komprehensif mengenai pengertian, kriteria, proses penetapan, hingga akibat hukum dari status tanah dan kawasan yang dianggap terlantar. Pemahaman ini sangat penting bagi Sobat Justitia agar dapat memahami tanggung jawab dan konsekuensi hukum dari penguasaan tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pengertian tanah dan kawasan terlantar dijelaskan dalam beberapa regulasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (PP No 20/2021), kawasan terlantar adalah kawasan non kawasan hutan yang belum dilekati hak atas tanah namun telah memiliki izin/konsesi/perizinan berusaha, yang dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan. Sementara, tanah terlantar mencakup tanah hak, tanah hak pengelolaan, atau tanah berdasarkan dasar penguasaan atas tanah, yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara (Pasal 1 angka 2 PP No 20/2021). Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juga ditegaskan bahwa hak milik atas sebuah tanah dapat jatuh kepada negara apabila tanah tersebut ditelantarkan.
Kriteria tanah dan kawasan terlantar dijabarkan dalam PP No 20/2021. Objek penertiban kawasan terlantar meliputi kawasan pertambangan, perkebunan, industri, pariwisata, perumahan/permukiman skala besar/terpadu, dan kawasan lain yang pengelolaannya berdasar izin atau konsesi usaha (Pasal 6 PP No 20/2021). Sementara itu, tanah terlantar meliputi tanah hak milik, HGB, hak pakai, HGU, hak pengelolaan, dan tanah dengan dasar penguasaan, jika tidak dimanfaatkan sesuai jangka waktu tertentu (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6–8 PP 20/2021). Untuk tanah hak milik, batas waktu dikuasai tanpa hubungan hukum adalah 20 tahun, sedangkan untuk HGB, HGU, hak pakai, dan dasar penguasaan lainnya adalah 2 tahun sejak hak diberikan. Pengecualian diberikan bagi tanah yang termasuk tanah ulayat masyarakat hukum adat dan tanah yang menjadi aset Bank Tanah (Pasal 7-8 PP 20/2021).
Inventarisasi tanah dan kawasan terindikasi terlantar merupakan langkah awal sebelum penetapan resmi dilakukan. Inventarisasi kawasan dilakukan oleh instansi penerbit izin seperti kementerian, lembaga non kementerian, atau pemerintah daerah (Pasal 10 1 ayat (1) PP 20/2021). Sedangkan untuk tanah terlantar, inventarisasi dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan berdasarkan laporan dari pemegang hak, hasil evaluasi BPN, lembaga pemerintah, atau masyarakat (Pasal 11 2 ayat (1) PP 20/2021). Tahapan inventarisasi ini penting untuk memetakan indikasi awal adanya pelanggaran atas kewajiban penggunaan dan pemanfaatan tanah.
Setelah inventarisasi, tahapan penertiban dilakukan secara bertahap: evaluasi, peringatan, dan penetapan. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah tanah atau kawasan tersebut benar-benar ditelantarkan (Pasal 14 PP 20/2021). Jika hasil evaluasi menyatakan indikasi penelantaran, maka pemegang hak atau izin akan diberi pemberitahuan untuk mengusahakan, mempergunakan, dan/atau memanfaatkan izin/konsesi/perizinan berusaha dan/atau kawasan yang dikuasai dalam jangka waktu maksimal 180 hari (Pasal 15 ayat (4) PP No 20/2021). Bila tanah tetap tidak dimanfaatkan, diberikan tiga kali peringatan tertulis (Pasal 17 PP No 20/2021). Jika tidak juga ditindaklanjuti, tanah atau kawasan tersebut akan ditetapkan sebagai terlantar (Pasal 17 PP No 20/2021).
Dalam hal tanah atau kawasan telah ditetapkan sebagai terlantar, maka hak atas tanah atau izin usaha akan dicabut. Untuk kawasan terlantar, penetapan mencakup pencabutan izin dan penegasan bahwa kawasan tersebut kini dikuasai langsung oleh negara (Pasal 20 PP No 20/2021). Untuk tanah terlantar, jika mencakup seluruh hamparan, maka hak atau hak pengelolaan dihapus, hubungan hukum diputus, dan tanah ditetapkan sebagai tanah negara (Pasal 30 ayat (1) PP No 20/2021).
Dengan demikian, Sobat Justitia perlu memahami bahwa kepemilikan atau penguasaan atas tanah tidak hanya soal status hukum semata, tetapi juga menyangkut tanggung jawab dalam mengelola, menggunakan, dan memeliharanya sesuai peruntukan. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi, maka negara memiliki kewenangan untuk menetapkan tanah sebagai terlantar mencabut hak, dan menyatakan tanah tersebut sebagai milik negara.
Berikut tadi informasi serta pengetahuan yang dapat kami sampaikan kepada Sobat Justitia, semoga dengan informasi ini Sobat Justitia dapat lebih memahami aturan kepemilikan tanah tanpa tuan.
